Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Pemohon Surat Keterangan Kembali Normal

30 Juni 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

CEK DATA: Petugas pelayanan menggunakan laptop dan komputer untuk memroses permohonan yang masuk pada hari kerja.

CEK DATA: Petugas pelayanan menggunakan laptop dan komputer untuk memroses permohonan yang masuk pada hari kerja. (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

KOTA – Pemohon surat keterangan pindah (SKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lamongan kembali normal, sekitar 20 orang. Saat usai lebaran dan waktunya penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri, disdukcapil satu hari bisa menerima 90 pemohon.

“Sekarang sudah normal, sebelumnya ada peningkatan,” ujar Kepala Disdukcapil Lamongan, Sugeng Widodo.

Dia tidak menaruh curiga dengan banyaknya pemohon. Alasannya, momen itu bertepatan dengan lebaran. Mayoritas pemohon mengaku karena urusan pekerjaan dan lainnya. Dinas tetap melayani sesuai permintaan.

Selain keterangan surat pindah, saat itu permohonan nomor induk kependudukan (NIK) juga meningkat. Dalam satu hari, pemohon mencapai 86 orang. Mulai minggu ini kembali normal, sekitar 15 pemohon.

Menurut Sugeng, aturan PPDB baru dijelaskan domisili calon peserta didik sama dengan sekolah asal. Surat keterangan domisili berdasarkan alamat kartu keluarga diterbitkan minimal satu tahun sebelumnya.  Karena itu, untuk orang tua yang sengaja memalsukan akan ketahuan by sistem.

Sugeng menuturkan, pihaknya hanya memberikan surat sesuai permohonan. Dia memastikan, tidak ada yang mengajukan pindah domisili dengan merubah waktunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Adi Suwito, mengatakan, Permendikbud 51 menjelaskan bahwa surat keterangan pindah harus satu tahun sebelumnya, bukan enam bulan. Jika memilih jalur perpindahan tugas orang tua, maka harus menyertakan surat keterangan dari instansi terkait. Sementara untuk keterangan menggabung dari KK orang lain atau keluarga, pihaknya sudah mengajukan kerjasama dengan instansi terkait. Harapannya tidak ada istilah lembaga favorit dan tidak.

Adi mengklaim SMP sederajat sudan ditutup pendaftarannya. Kecuali lembaga swasta, mereka bisa mengajukan perpanjangan. Sebab adanya zona berdampak bagi lembaga tersebut.

(bj/rka/yan/jar/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia