Jumat, 15 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Pilkades Dinasti, 7 Desa Cakades Pasutri

26 Juni 2019, 13: 15: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

KANOR – Pemilihan kepala desa (pilkades) “dinasti” masih mewarnai dalam pemilihan kepala desa (kades) serentak tahun ini. Di Kecamatan Kanor, dari 10 desa yang menggelar pilkades, terdapat 4 desa dengan calon kepala desa (cakades) pasangan suami-istri (pasutri). Yaitu pilkades di Desa Piyak, Samberan, Caruban, dan Simorejo.

Juga, di Kecamatan Gondang, dari dua desa menggelar pilkades. Yakni Desa Senganten dan Pajeng, ternyata cakades-nya sama-sama pasutri. Fenomena ini menunjukkan pemilihan orang nomor satu di desa masih di lingkup keluarga.

Cakades pasutri juga di Desa Sekaran, Kecamatan Balen. Calon petahana adalah Bambang Harnowo, sedangkan Kunafah cakades baru, tak lain istrinya sendiri. Adanya cakades pasutri itu karena tak ada warga desa setempat yang mendaftarkan cakades.

“Empat desa yang calonnya pasutri,” kata Camat Kanor Mokh. Mahfudz kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Menurut dia, empat desa yang terdapat pasutri itu kondisinya lebih kondusif dibanding dengan desa lain. Sebab, untuk calon pasutri hampir pasti tidak ada ketegangan dan persaingan antar cakades. Sehingga pilkades tetap berjalan.

Sesuai regulasinya, pilkades pasutri tak ada larangan. Karena dalam aturannya, pilkades bisa digelar minimal terdapat dua calon. Karena calon pasutri itu tidak ada larangan, sehingga pilkades tetap berjalan sesuai tahapan.

“Suami yang petahana, sedangkan istrinya calon pendatang baru,” ungkap dia.

Kondisi tersebut membuktikan minat masyarakat desa setempat untuk merebutkan kursi kepala desa masih rendah.

“Pilkades di Desa Sekaran itu cakades-nya pasutri,” imbuh Camat Balen Djuana Poerwiyanto.

Sementara itu, Camat Gondang M. Husnan menuturkan, jumlah pilkades di wilayahnya hanya ada dua desa. Yakni, Desa Pajeng dan Desa Senganten. Masing-masing ada dua cakades. Semuanya adalah cakades pasutri. “Hanya di dua desa itu. Semuanya pasutri,” jelasnya.

Untuk latar belakang pendidikannya, keempat cakades hanya lulusan SMA. Tidak ada yang lulusan S-1 atau S-2.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Rupiarsieh mengatakan, adanya cakades pasutri dinilai kurang etis. Dan merupakan bentuk empire building.

Sebenarnya telah tertuang dalam peraturan pemerintah (PP). Namun, kekuatannya tidak tegas, sehingga terkesan longgar. “Hal seperti ini kurang etis. Sebab, ada kesan ingin melanggengkan kekuasaan,” ujar dia.

Memungkinkan juga kondisi ini akan berlanjut pada anak dan keluarga dari cakades pasutri yang bersangkutan. Sebab, mereka telah merasakan posisi di atas angin. Sehingga, terkesan enggan melepaskan.

“Padahal, belum tentu pasangan sebelumnya yang menjabat kades telah menjalankan tugas dengan baik,” imbuhnya.

Sehingga, tutur dia, alangkah baiknya terdapat kebijakan yang dapat mengontrol. Tentu, agar ke depannya tidak terjadi fenomena-fenomena yang kurang lazim dalam pesta demokrasi seperti pilkades ini. (msu/zim/dny/rij)

(bj/msu/zim/dny/rij/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia