Kamis, 18 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Motor Bertambah, Target Parkir Disorot

25 Juni 2019, 12: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

BERLANGGANAN?: Deretan motor parkir di utara Alun-Alun Bojonegoro. Pendapatan parkir akan ditata kembali.

BERLANGGANAN?: Deretan motor parkir di utara Alun-Alun Bojonegoro. Pendapatan parkir akan ditata kembali. (BHAGAS DANI PURWOKO/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Target pendapatan dari retribusi parkir berlangganan kembali menjadi sorotan tim anggaran DPRD Bojonegoro dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Sebab, target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut dinilai stagnan, meskipun setiap tahun jumlah kendaraan bermotor bertambah.

Kalangan DPRD meminta penjelasan tentang target yang stagnan tersebut. “Kami bukan mempersoalkan. Tapi, menanyakan kenapa targetnya stagnan? Karena jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, terus bertambah,” kata Ketua  Komisi D DPRD Bojonegoro Fauzan kemarin (24/6).

Menurut dia, target PAD dari parkir berlangganan tahun ini Rp 7,5 miliar, seharusnya ada peningkatan. Sebab, target tersebut tahun lalu sudah terealisasi. Selain itu, jumlah kendaraan setiap tahun juga bertambah.

Sesuai temuannya di lapangan, setiap sekitar sejuta warga Bojonegoro yang membeli kendaraan baru. Jika itu dikalikan Rp 20.000 dalam setahun, dikalikan jumlah kendaraan membayar pajak, target parkir harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

“Kami hanya ingin tahu rinciannya, agar ke depan target pendapatan dari pajak meningkat,” tegas politikus Demokrat itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Adi Witjaksono mengatakan, pendapatan dari retribusi pajak kendaraan stagnan itu karena payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang mengatur parkir masih tetap. Yaitu Perda Nomor 19/2015.

Dalam perda yang umurnya sudah sekitar 8 tahun itu, tercatat retribusi kendaraan bermotor roda dua Rp 1.000. Sedangkan kendaraan roda empat Rp 2.000. Kemudian kendaraan parkir berlangganan roda dua dalam setahun Rp 20.000.

“Karena di dalam regulasinya belum ada perubahan, sudah saatnya direvisi disesuaikan dengan di lapangan,” ungkap dia.

Dia menambahkan, untuk parkir berlangganan bakal tetap dipertahankan, karena dinilai sudah menyumbang PAD cukup besar. Jika parkir berlangganan dihapus, dikhawatirkan akan menghilangkan potensi PAD.

Namun, untuk parkir harian, pengelolaannya harus dimaksimalkan, karena beberapa titik lokasi parkir masih belum maksimal, dan pendapatannya masih minim. Sehingga, ada beberapa titik lokasi parkir menjadi catatannya. Dalam waktu dekat akan diperbaiki. “Kita sesuaikan dulu payung hukumnya, setelah itu baru perbaikan di lapangan,” tegasnya.

(bj/msu/rij/yan/gas/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia