Kamis, 18 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Tidak Ada Lembaga Khusus Mengawasi Pilkades

Politik Uang Terkesan Longgar

24 Juni 2019, 14: 13: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 kurang dua hari lagi. Namun, gelaran pilkades di 154 desa tahun ini rentan terjadi praktik politik uang (money politics). Pengawasan money politics masih terkesan longgar.

Alasannya, karena pilkades ini tidak ada lembaga khusus yang mengawasi. Berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan bupati (pilbup), terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengawasi. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro Rupiarsih mengatakan, pilkades diprediksi akan kental dengan politik uang. Sebab, dalam pilkades tidak ada pengawas yang menangani praktik suap kepada pemilih.

Dia mencontohkan, pileg sebelumnya sudah diawasi oleh Bawaslu. Sesuai teorinya ada larangan politik uang, namun dalam praktiknya mayoritas peserta pemilu menerapkan politik uang. “Apalagi pilkades yang tidak ada pengawasnya,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Dia menambahkan, politik uang itu yang bisa menghentikan adalah masyarakat sendiri. Karena tanpa ada partisipasi masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menghilangkan politik uang, praktik tersebut akan tetap berjalan.

Padahal, dampak dari politik uang sangat merusak demokrasi. Sebab, calon terbaik yang tidak memiliki modal materi yang cukup, akan tumbang dengan calon kepala desa (cakades) pemodal yang mencalonkan. Meskipun cakades yang tak memiliki modal materi cukup itu memiliki program bagus.

“Untuk politik uang, itu tergantung masyarakatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli sudah memetakan tingkat kerawanan pilkades serentak tersebut. Namun, Kapolres belum bisa menerangkan secara gamblang daerah mana yang rawan konflik. Karena menurutnya, pemetaan merupakan kerahasiaan institusi Polri.

“Intinya kami sudah petakan tingkat kerawanan ringan, sedang, dan berat. Sekaligus kami rutin laksanakan patroli dan akan menindak tegas apabila ada praktik money politics,” ujarnya.

Dia mengatakan, kepolisian lebih mengedepankan pengamanan agar Pilkades Serentak 2019 terlaksana lancar. Kapolres mengimbau kepada masyarakat lebih cerdas memilih pemimpin. Sebaiknya hindari praktik money politics atau tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan diri sendiri.

“Jangan melanggar ketentuan-ketentuan hukum, karena bisa merugikan diri sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, terkait tingkat kerawanan konflik tersebut memiliki berbagai variabel berbeda-beda tiap daerahnya. Tak hanya desa dengan dua cakades yang memiliki potensi paling rawan. Karena bisa saja, dua calon itu suami-istri atau saudara. Perlu juga melihat kriteria basis pendukung para cakades tersebut. Jadi, memang cukup kompleks pemetaannya.

“Sebanyak 1.617 personel kami turunkan nantinya dibagi di tiap desa berdasarkan klasifikasinya, apabila berpotensi rawan konflik, tentu kami tambah personelnya,” ujarnya.

Kapolres mengingatkan anggotanya agar tetap menjaga netralitas. Sehingga, pemetaan pilkades agar tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban selama Pilkades Serentak 2019. Tidak ada pengerahan massa yang membuat kerusuhan.

“Boleh saja mengerahkan massa, tapi untuk kegiatan yang positif, mungkin saja seperti jalan satai atau senam bersama,” tuturnya. (msu/bgs/rij)

(bj/msu/gas/rij/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia