Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Bantuan Hibah Pendidikan untuk MA

Asal Ada Cantolan Hukum, DPRD Mendukung

21 Juni 2019, 11: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

DESAK BANTUAN HIBAH PENDIDIKAN: Sejumlah aktivis PC PMII Tuban menemui ketua DPRD Tuban M. Miyadi untuk menyampaikan aspirasi terkait bantuan hibah pendidikan kepada MA, kemarin (20/6).

DESAK BANTUAN HIBAH PENDIDIKAN: Sejumlah aktivis PC PMII Tuban menemui ketua DPRD Tuban M. Miyadi untuk menyampaikan aspirasi terkait bantuan hibah pendidikan kepada MA, kemarin (20/6). (AHMAD ATHOILLAH/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN – Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mengaku siap mendukung Pemkab Tuban untuk memberikan bantuan dana hibah pendidikan kepada Madrasah Aliyah (MA). Namun, harus ada kepastian hukum terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tuban.

‘’Asal ada cantolan hukumnya, DPRD mendukung (adanya bantuan hibah pendidikan dari pemkab untuk MA, Red),’’ katanya usai menggelar hearing bersama aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban.

Aktivis PMII mendesak Pemkab Tuban untuk memberikan perhatian terhadap MA yang merasa dianaktirikan dengan adanya program TisTas (gratis berkualitas) dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang hanya diperuntukkan bagi SMAN dan SMKN.

Ditegaskan Miyadi, bentuk bantuan hibah itu harus ada regulasi atau perundang-undangan yang mengatur. Tidak bisa serta-merta langsung diberikan.

‘’Kalau tidak ada regulasi yang mengatur terkait pemberian dana hibah, ya tidak bisa. Makanya, harus ada cantolan hukumnya terlebih dahulu, baru kita bisa melangkah,’’ terang politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Disinggung terkait kebijakan Pemkab Bojonegoro yang berencana memberikan bantuan hibah pendidikan kepada MA di wilayah Bojonegoro. Miyadi menegaskan, sampai saat ini belum ada kepastian hukum terkait inisiatif Pemkab Bojonegoro tersebut. ‘’Baru sebatas rencana. Belum ada kepastian,’’ terang alumnus Stitma Tuban itu.

Meski demikian, politisi yang meraih suara pemilu legislatif (pileg) 2019 terbanyak di Tuban itu memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Bojonegoro yang bakal menggratiskan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) MA di Kota Ledre. ‘’Kita tunggu kepastiannya,’’ tutur Miyadi yang nanti bisa menjadi acuan bagi Pemkab Tuban untuk meniru kebijakan tersebut.

Namun demikian, masih dikatakan Miyadi, tentu bantuan hibah pendidikan yang diberikan tidak bisa sama. Sebab, harus menyesuaikan kekuatan anggaran yang dimiliki Pemkab Tuban. ‘’Selain harus ada cantolan hukum yang pasti. Kita juga harus melihat kekuatan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Jika kedua syarat itu terpenuhi, sudah barang tentu DPRD akan mendukung,’’ tandasnya.

Sementara itu, ketua PMII Cabang Tuban Musthofatul Adib berharap, Pemkab Tuban tidak hanya menunggu adanya kepastian regulasi terkait pemberian dana hibah pendidikan kepada MA. Namun, juga harus melakukan jemput bola dengan konsultasi ke kementerian maupun lembaga yang membidangi.

‘’Pemkab harus memiliki inisiatif untuk mencari kepastian hukum. Sehingga bisa segera mendapat kepastian hukum,’’ tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kepastian tidak memungkinkannya Pemprov Jatim memberikan bantuan pendidikan pada MA karena terbentur regulasi, memantik mosi tidak percaya kepala MA di Tuban kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Selain menyatakan mosi tidak percaya kepada gubernur, Kelompok Kerja Madrasah (KKM) di Bumi Wali juga mendesak kepada Pemkab Tuban untuk memberikan bantuan hibah kepada MA. Sehingga, bisa meringankan beban pendidikan di MA.

(bj/tok/yan/wid/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia