Selasa, 12 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Jika Polemik SMKN Tambakboyo Tak Usai

DP Siap Mengadu ke Gubernur

18 Juni 2019, 13: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

TUBAN – Dewan Pendidikan (DP) Tuban menganggap kasus pelanggaran jadwal penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMKN Tambakboyo tidak bisa dipandang remeh. Sebab, yang dilanggar adalah Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, payung hukum tertinggi dunia pendidikan.

Jika polemik ini tak tuntas hingga proses PPDB tahun ini selesai, DP siap mengadukan kasus tersebut ke gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Ketua Tim DP Tuban Suwito Tulus mengatakan, kasus pelanggaran SMKN Tambakboyo tidak bisa dianggap hal lumrah. Apalagi, kasus yang sama pernah terjadi pada 2016. ‘’Ini perlu segera diselesaikan agar tidak berlarut. Kalau tidak ditindaklanjuti, kami siap kirim surat ke gubernur dan kepala dinas pendidikan provinsi,’’ tegasnya.

Pendidik yang juga ketua PGRI Tuban ini berharap kasus yang merugikan sekolah lain ini segera diselesaikan. Apalagi, selama ini, kata Tulus, SMKN Tambakboyo dikeluhkan kurang bersahabat dengan sekolah lain dalam satu zona. Sehingga, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. ‘’Kita sesama pendidik kan saudara. Jangan sampai persaudaraan diganggu dengan keegoisan orang tertentu,’’ ujar dia.

Tulus lebih lanjut mengatakan, usaha DP untuk menyelesaikan konflik dengan turun langsung ke lapangan sudah dilakukan, namun tanpa hasil. Tutup mulutnya kepala sekolah setempat dan panitia PPDB SMKN Tambakboyo ketika diklarifikasi, menurut dia, bisa menjadi blunder yang merugikan anak didiknya sendiri. ‘’Kalau tidak ada yang mengingatkan dan pelanggaran seperti ini dianggap wajar, ini bahaya bagi dunia pendidikan Tuban ke depan,’’ ujarnya memberi warning.

Kekhawatiran mantan pejabat dinas pendidikan (disdik) setempat  tersebut cukup masuk akal. Berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf B Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, pelanggar PPDB mendapat sanksi berupa pengurangan bantuan pemerintah pusat dan atau realokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah yang melakukan pelanggaran.‘’Semoga kasus ini selesai di internal Tuban saja,’’ tegas dia.

Tulus menambahkan, pasal 41 ayat 1 huruf C perundangan tersebut menyebutkan sanksi paling berat terhadap pejabat terkait yang terlibat adalah pengurangan hak dan pembebasan tugas atau pemberhentian dari jabatan. Jika dinas pendidikan provinsi turun tangan, bukan tidak mungkin SMKN Tambakboyo diberi sanksi. 

Dengan keculasan tersebut, lanjut Tulus, maka yang dirugikan adalah anak didik. ‘’Apa perlu gubernur atau dinas pendidikan provinsi yang menyelesaikan?’’ tegas Tulus.

Pendidik senior Bumi Wali ini menambahkan, jika Cabdin wilayah Bojonegoro - Tuban menggelar diskusi bersama SMKN Tambakboyo, SMAN Tambakboyo, dan SMAN Bancar, diharapkan ada pihak lain yang dilibatkan untuk notulen. Sebab, hasil dari diskusi tersebut perlu disebarluaskan ke masyarakat. ‘’Kalau duduk satu meja, Dewan Pendidikan siap hadir. Kalau tidak diundang, kami minta tolong hasilnya dipublikasikan agar masyarakat bisa tahu,’’ tegas dia. (yud/ds)

(bj/yud/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia