Kamis, 18 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Terkait DAK Pendidikan, PMD Minta LO Kejari

18 Juni 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SERAHKAN DATA: Pendaftar ketika mengisi berkas di SMAN 2 Bojonegoro, kemarin (17/6). Hari pertama PPDB cukup ramai.

SERAHKAN DATA: Pendaftar ketika mengisi berkas di SMAN 2 Bojonegoro, kemarin (17/6). Hari pertama PPDB cukup ramai. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Siswa kelas XII SMA/SMK yang dinyatakan lulus harap-harap cemas. Dana alokasi khusus (DAK) pendidikan untuk mereka belum ada kepastian bisa cair atau tidak. Kendalanya, para penerima itu sudah dinyatakan lulus sejak Mei lalu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) meminta minta legal opinion (pendapat hukum berisi analisa) ke kejaksaan negeri (kejari). Namun, Komisi C DPRD setempat meminta DAK pendidikan itu harus cair, meski para penerima sudah lulus.

‘’Kami belum bisa memastikan bisa cair atau tidak. Untuk itu kami minta LO (legal opinion) ke kejaksaan negeri,’’ ujar Kabid Bina Pemerintah Desa Dinas PMD Ira Madda kemarin (17/6).

Ira menjelaskan, pemkab sebenarnya siap mencairkannya. Namun, juga tidak bisa langsung pencairan. Apalagi, mereka saat ini bukan lagi berstatus siswa. ‘’Karena itu kami minta LO. Jadi, nanti keputusannya ada di LO kejaksaan itu,’’ ungkap Ira.

Dia menjelaskan, saat ini tengah melakukan proses pencairan dana itu. Hingga kini, sudah ada 11 desa berkasnya siap diajukan ke badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD). ‘’Kalau yang sudah kami ajukan ada dua desa,’’ jelasnya.

Dia menjelaskan, sudah memberitahukan pada kecamatan agar meminta pemdes segera mengajukan berkas. Sehingga, proses verifikasi bisa secepatnya. Sebelumnya, verifikasi dilakukan dinas pendidikan (disdik). Namun, verifikasi tersebut tidak bersifat bantuan keuangan desa. Karena pencairannya tidak berubah, sehingga verifikasi dilakukan dinas PMD.

Ketua Komisi C DPRD Sally Atyasasmi meminta pemkab mencairkan semua DAK pendidikan. Baik siswa aktif maupun sudah lulus. Sebab, penerima dana itu sudah jelas. ‘’By name by address. Jadi, itu bisa dicairkan,’’ versinya.

Menurut Sally, lulusnya siswa bukanlah alasan tidak bisanya dicairkan bantuan pendidikan itu. Sebab, dana itu seharusnya sudah harus cair Maret lalu. Sehingga, itu bukan kesalahan siswa penerima. ‘’Itu kesalahan pemkab,’’ tegasnya.

Sally menjelaskan, DAK pendidikan sudah dialokasikan di APBD induk. Sehingga, pencairan seharusnya masih bisa dilakukan. Jika siswa kelas XII sudah lulus tidak menerima, dana itu nantinya akan menjadi silpa. ‘’Saya rasa masih bisa cair,’’ ujar politikus Gerindra itu.

(bj/zim/rij/yan/cho/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia