Kamis, 18 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
PNS Mendaftar Pilkades Sukoharjo

Izin dari Gubernur Telat

17 Juni 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa)

Share this      

BOJONEGORO - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, ditunda karena dua kandidat tidak memenuhi syarat pencalonan. Padahal, sebelumnya ada dua pendaftar, yakni Dwi Setiyono dan Sulistiawan.

Sulistiawan gagal menjadi calon kepala desa (cakades) karena syarat pencalonannya tidak memenuhi syarat. Sedangkan, Dwi Setiyono gagal karena izin menjadi cakades dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) turunnya terlambat.

Dwi Setiyono masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Dan, bertugas di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro. Dia sudah mendapatkan izin dari gubernur. Namun, turunnya lambat. Dwi Setiyono merupakan calon kepala desa (cakades) petahana (incumbent).

Kepala Bakorwil Bojonegoro Abimanyu Ponco Atmojo menjelaskan, Dwi Setiyono sudah mengajukan izin ke gubernur. Bahkan, izin dari gubernur sudah turun. Namun, izin tersebut turunnya terlambat. Yakni, turun setelah semua penyerahan semua persyaratan ditutup.

“Turun kok izinnya. Hanya lama,” kata Abimanyu.

Dia menjelaskan, pihaknya juga sudah memberikan keterangan pada yang bersangkutan bahwa Bakorwil membutuhkan banyak tenaga. Sehingga, dia disarankan untuk kembali ke Bakorwil.

“Sudah saya sampaikan. Izin juga saya teruskan ke gubernur. Hanya turunya terlambat,” ungkap dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa (DPMD) Faisol Ahmadi mengatakan, semestinya Pilkades Sukoharjo ada dua calon mendaftar. Namun, panitia pilkades memastikan dua calon itu dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan. Sehingga, pelaksanaan pilkades tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada calon yang memenuhi syarat.

Permasalahan dua calon itu terkait administrasi. Salah satu calon masih berstatus PNS. Dan tercatat sebagai PNS pemerintah provinsi (pemprov) bertugas di Bakorwil. “Izin yang masuk hanya dari pimpinan instansi. Seharusnya juga dari gubernur. Sebab, PNS guru SMA yang mencalonkan, juga izinnya dari gubernur,” ungkap Faishol.

Sedangkan calon satunya, disebabkan ada kesalahan penulisan data kependudukan. Informasi dihimpun Jawa Pos Radar Bojonegoro, dalam kolom kartu tanda penduduk (KTP), tertulis pekerjaannya adalah kepala desa. Sehingga, itu menjadi permasalahan yang dianggap panitia tidak bisa melanjutkan dalam pencalonan.

Selain Desa Sukoharjo, Pilkades Kalirejo Kecamatan Kota, lebih dulu dipastikan ditunda. Pelaksanaannya ditunda karena ada satu calon yang meninggal dunia. Sehingga, hanya ada satu calon saja.

“Hanya dua itu yang ditunda. Lainnya tetap lanjut,” tutur pria juga menjabat Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro itu.

Faisol menambahkan, setelah penetapan dan pengundian nomor urut, tahapan selanjutnya adalah kampanye. Kampanye pilkades dilaksanakan 20 Juni nanti. “Tahapan kampanye bisa ke panitia pilkades,” jelasnya.

Pilkades serentak diikuti oleh 408 calon. Mereka memperebutkan 154 jabatan kades. Pilkades serentak ini berlangsung 26 Juni.

(bj/zim/rij/aam/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia