Selasa, 23 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Sudah Mengacu PP dan Tatib DPRD

14 Juni 2019, 10: 45: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa)

Share this      

BOJONEGORO - Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro Tejo Sukmono memastikan ketidakhadiran Bupati Anna Mu’awanah dalam sidang paripurna Rabu (12/6) tidak melanggar regulasi. Alasannya, paripurna kemarin, agendanya masih penyampaian nota penjelasan.

Hal itu berdasar kajian internal sekretariat DPRD. Tentu, mengacu pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 dan pasal 130 Tata Tertib (Tatib) DPRD Nomor 1 Tahun 2019.

“Ketidakhadiran Bupati dalam paripurna ini tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang lainnya,” kata Tedjo Sukmono kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (13/6).

Menurut dia, sidang paripurna agendanya masih sebatas penyampaian nota penjelasan. Belum memasuki tahap penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.

“Beda kalau sudah penetapan, itu harus dihadiri bupati,” ungkap dia.

Ketidakhadiran bupati dalam rapat paripurna sempat diskors beberapa kali. Hal ini karena dari anggota DPRD sendiri. Anam Warsito dan Ali Huda meminta penjelasan atas keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini dengan ketidakhadiran bupati. Dan, meminta penjelasan beberapa pihak baik pimpinan DPRD, pimpinan fraksi maupun sekwan.

Menurut Sekwan, bahwa bupati tidak harus menghadiri paripurna pada penyampaian nota penjelasan dimaksud. Sebaliknya, yang harus dihadiri bupati adalah rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan/penetapan raperda yang telah dijadwalkan oleh DPRD pada 1 Juli mendatang. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP dan tatib DPRD.

Pertemuan internal itu pun mengacu PP Nomor 18/2018 dan tatib DPRD, sehingga paripurna tetap bisa digelar tanpa ada kehadiran kepala daerah/bupati.

Saat paripurna, pihak sekretariat DPRD (setwan) sempat ditanya terkait pemberitahuan ketidakhadiran bupati. Namun, DPRD baru menerima izin bupati ke luar negeri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekitar pukul 14.00, atau setelah rapat paripurna yang dilaksanakan.

(bj/msu/rij/aam/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia