Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Butuh Perda Pengelolaan Wisata

14 Juni 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

DIKELOLA DESA: Wisata Air Terjun Nglirip di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan yang belum menyumbang pendapatan asli daerah.

DIKELOLA DESA: Wisata Air Terjun Nglirip di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan yang belum menyumbang pendapatan asli daerah. (YUDHA SATRIA ADITAMA/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN – Wisata yang dikelola kelompok masyarakat mendesak dibuatkan payung hukum agar bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, banyak tempat wisata besar yang belum memberikan kontribusi untuk pemasukan ke Pemkab Tuban. Terutama wisata yang dikelola desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan perseorangan.

Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Tuban Suwanto mengatakan, baru sebagian kecil tempat wisata yang dikelola kelompok masyarakat yang sudah menyumbang PAD. Kontribusi tersebut hasil dari potongan 30 persen retribusi parkir. Sementara untuk tiket karcis sepenuhnya hak pengelola wisata. ‘’Baru sebagian kecil wisata berbasis masyarakat yang sudah menyumbang PAD, itu pun atas sukarela mereka sendiri,’’ terang Suwanto.

Pejabat jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta mengatakan, baru tempat wisata yang dikelola Pemkab Tuban yang memberikan kontribusi rutin kepada pemerintah daerah. Begitu juga destinasi wisata yang dinaungi Perhutani.

Sementara wisata yang dikelola Pokdarwis baru Pantai Kelapa yang rutin setor untuk PAD sejak setahun terakhir. Berikutnya Pemandian Jatiwangi di Kecamatan Jatirogo. ‘’Yang lain masih tahap pendekatan dan sosialisasi,’’ ujarnya.

Suwanto mengatakan, kontribusi PAD dari potongan retribusi parkir berpayung hukum Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 12 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Diakui Wanto, Tuban belum memiliki perda yang mengatur kontribusi wisata untuk pemerintah kabupaten seperti kota-kota lain. Sehingga, belum bisa berharap banyak dari pemasukan wisata non-pemerintah. ‘’Biasanya, kontribusi wisata berdasarkan keikhlasan pengelola karena tidak ada payung hukumnya,’’ jelasnya.

Untuk memaksimalkan kontribusi wisata, saat ini disparbudpora fokus melakukan pendekatan kepada pengelola. Setiap pengelola wisata yang mendapat bantuan dari pemkab, diharapkan mempunyai kesadaran untuk mengelola parkir dengan baik dan menyerahkan 30 persen pendapatan parkir untuk Pemkab Tuban. ‘’Kalau ada perda yang mengatur sharing profit wisata, kami lebih leluasa untuk mengatur,’’ kata Suwanto berharap ada payung hukum untuk kemajuan wisata di Bumi Wali.

(bj/yud/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia