Selasa, 12 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Minta Maksimalkan Pendapatan

13 Juni 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

BERSALAMAN: Bupati Fadeli dan anggota DPRD Lamongan setelah rapat paripurna kemarin.

BERSALAMAN: Bupati Fadeli dan anggota DPRD Lamongan setelah rapat paripurna kemarin. (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

KOTA – Pendapatan daerah terealisasi Rp 2 triliun lebih atau 98,25 persen. Meski realisasi pendapatan naik, Ketua Fraksi PKB M Freddy Wahyudi menilai rasio PAD antara 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Tahun lalu, PAD hanya sekitar Rp 436 miliar. Sebelumnya, lebih dari angka tersebut. 

Menurut dia, FKB menyarankan adanya peningkatan potensi pendapatan daerah untuk melakukan efisiensi belanja pegawai dan kapitalisasi belanja barang dan jasa yang tidak terduga. Serta peninjauan kembali obyek-obyek retribusi untuk disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi.

‘’Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang harus dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,’’ katanya dalam rapat paripurna raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 kemarin (12/6).

‘’Ke depan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pendapatan daerah,’’ kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Sugeng Santoso.

Dia mencatat, perolehan pendapatan sektor pajak cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. ‘’Kita minta hal ini nantinya dapat dijelaskan faktor-faktor yang menjadi kendalanya,’’ pintanya.

Demokrat berharap pendapatan daerah dapat terealisasi lebih maksimal. Sehingga mampu dimanfaatkan sebagai alat pendongkrak pembangunan daerah. ‘’Khususnya pada sektor pengelolaan kekayaan daerah dari berbagai BUMD agar lebih maksimal kontribusinya terhadap pendapatan daerah,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris FPDI-P, Supono, menuturkan, Pemkab Lamongan harus mampu meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan kegiatan, transparasi, dan akuntabilitas. Selain itu, pihaknya memberikan perhatian terhadap realisasi belanja yang banyak belum terserap.

‘’Selanjutnya harus ada solusi yang baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,’’ ujarnya.

(bj/ind/yan/jar/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia