Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Imbas Bupati ke Inggris

Paripurna Gaduh

13 Juni 2019, 10: 15: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

DRAMA PARIPURNA: Anam Warsito anggota fraksi Gerindra memilih keluar paripurna, kemarin. Sementara Donny dari fraksi PDIP meminta paripurna dilanjutkan.

DRAMA PARIPURNA: Anam Warsito anggota fraksi Gerindra memilih keluar paripurna, kemarin. Sementara Donny dari fraksi PDIP meminta paripurna dilanjutkan. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Sidang paripurna nota penjelasan Bupati Bojonegoro atas rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 berlangsung di DPRD kemarin (12/6) berlangsung gaduh. Sebab, sidang sempat diskors (tunda) tiga kali karena tidak memenuhi kuorum.

Setelah skors ketiga ditunda dicabut, baru memenuhi kuorum karena sudah terdapat 26 anggota DPRD yang hadir. Namun, setelah memenuhi kuorum, ternyata terdapat anggota DPRD yang menanyakan ketidakhadiran Bupati Anna Mu’awanah. Ini dinilai melanggar UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Alasannya, kepala daerah tidak hadir tanpa ada alasan tertulis.

“Instruksi pimpinan. Rapat paripurna ini tak bisa digelar tanpa dihadiri kepala daerah. Jika tetap digelar tanpa kehadiran kepala daerah, melanggar konstitusi,” kata Anggota Fraksi Gerindra AnamWarsito.

Instruksi tersebut ditanggapi pimpinan sidang paripura dipimpin Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto. Dan pimpinan sidang membuka kembali opsi masukan dari anggota DPRD lainnya.

Berdasar peraturan tersebut, politikus Demokrat itu juga menilai jika dilanjutkan akan melanggar konstitusi. Sehingga bagian sekretariatan diminta menjelaskan tentang ketidakhadiran bupati.

Dan hasil pemeriksaan berkas di sekretariat DPRD, tidak ada izin resmi atau delegasi dari kepala daerah yang diwakilkan kepada wakil bupati (wabup) untuk menghadiri paripurna tersebut. Sehingga, mayoritas peserta sidang menilai belum bisa dilanjutkan. Akhirnya diskors.

“Kita skors lagi. Lima menit untuk membahas ini dengan perwakilan dari masing-masing fraksi dan bagian hukum sekretariat DPRD,” ujar Syukur mengetukkan palu sidang.

Sesuai hasil pembahasan di internal pimpinan DPRD dengan perwakilan fraksi, disepakati sidang dilanjut meskipun tidak dihadiri bupati. Namun, saat persetujuan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) nanti, harus dihadiri bupati.

Karena jika pembahasan nota pertanggungjawaban ini ditunda, akan berdampak program pemerintah ikut terlambat. Dan berpotensi terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) lebih besar. Apalagi tahun ini akan ada pergantian anggota DPRD.

“Kami tetap meminta pimpinan melanjutkan, karena sudah kuorum dan sudah resmi dibuka,” kata Ketua Fraksi PDIP Bojonegoro Donny Bayu Satiawan.

Meski nota pertanggungjawaban baru disampaikan oleh Wabup Budi Irawanto kemarin siang, sejumlah fraksi langsung bisa menyampaikan pemandangan umum (PU). Namun terkesan formalitas.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro Tedjo Sukmono di depan pimpinan DPRD memastikan ketidakhadiran Bupati dalam sidang paripurna tidak ada pemberitahuan resmi. Sehingga tidak mengetahui alasan tidak hadirnya bupati perempuan pertama itu.

Sementara itu, fraksi Gerindra tetap tidak mengikuti rapat tersebut, karena menganggap sidang paripurna itu melanggar undang-undang.

(bj/msu/rij/aam/cho/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia