Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Serapan Anggaran Masih Minim

DPRD Beri Kartu Kuning Pemkab

12 Juni 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (M. ARIF YANTO/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Kalangan DPRD Bojonegoro menilai kinerja pemerintah kabupaten (pemkab) tahun ini buruk. Itu terlihat dari serapan anggaran yang masih sangat minim. Padahal, saat ini sudah masuk pertengahan tahun anggaran.

“Serapan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) baru 16 persen (per bulan ini, Red). Ini buruk sekali. Ini menjadi rapor kuning bagi pemkab,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto kemarin (11/6).

Sukur melanjutkan, APBD tahun ini sangat besar. Yakni Rp 4,7 triliun. Jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika APBD yang besar itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak akan memberikan dampak yang baik.

“Apa yang dirasakan masyarakat dengan APBD yang besar itu,” ungkap politikus Partai Demokrat itu.

Sukur menuturkan, hingga kini belum ada progres pembangunan apapun di Bojonegoro. Jalan juga masih rusak. Sehingga, masyarakat masih belum merasakan peningkatan APBD yang begitu signifikan itu.

Tahun ini dan tahun depan pemkab memiliki sejumlah megaproyek. Yakni, pelebaran jalan nasional Bojonegoro-Babat, pembangunan Jembatan Kanor-Rengel, Jembatan Ngraho-Blora, dan pembangunan gedung baru DPRD. Anggaran yang dialokasikan tidak main-main mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

“Saya mengapresiasi program-program itu. Tapi kalau serapan anggara lambat, tidak akan ada manfaatnya,” jelasnya.

Dia mengapresiasi diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Sukur meminta pemkab tidak terus euforia dengan penghargaan itu. Yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan layanan.

Menurut Sukur, jika pemkab tidak berhasil melakukan penyerapan 50 persen hingga triwulan kedua, akan dikenakan sanksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu harus menjadi perhatian serius. “Atau jangan-jangan mereka tidak tahu aturan mengenai itu,” jelasnya.

Ketua Komisi D DPRD Muhammad Fauzan menambahkan, rata-rata penyerapan anggaran oleh OPD saat ini masih rendah. Banyak yang di bawah 10 persen. Padahal, saat ini sudah hampir memasuki APBD perubahan. “Memang masih rendah semua,” ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah meminta keterangan dari sejumlah OPD dalam rapat dengar pendapat. Keterangan dari OPD rendahnya penyerapan disebabkan hingga kini proses lelang proyek masih belum selesai.

“Katanya sistemnya beda dengan tahun lalu. Jadi, agak lama proses lelangnya,” ungkap dia.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Bojonegoro Heru Sugiharto mengatakan, serapan anggaran terus berjalan. Dan untuk serapan dicairkan setelah program berjalan. “Semua kegiatan tetap berjalan,” ujarnya.

(bj/zim/rij/aam/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia