Selasa, 23 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Setelah Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri

Tanpa Kejelasan Tambah Cuti, Sanksi Berat Menanti

09 Juni 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

AWAS JANGAN BOLOS: Para PNS di lingkup Pemkab Tuban usai mengikuti apel di halaman kantor Pemkab Tuban Jalan RA Kartini.

AWAS JANGAN BOLOS: Para PNS di lingkup Pemkab Tuban usai mengikuti apel di halaman kantor Pemkab Tuban Jalan RA Kartini. (AHMAD ATHOILLAH/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN – Libur panjang Hari Raya Idul Fitri sudah berakhir. Senin (10/6) besok, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus sudah kembali bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Apalagi menambah cuti.

Sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 850/4345/SJ tentang Pelaksanaan Cuti Bersama menegaskan, dalam rangka penegakan disiplin ASN dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, setiap kepala daerah dilarang memberikan tambahan cuti di luar cuti bersama, kecuali dengan alasan penting seperti sakit atau keluarga ada yang meninggal.

‘’Seluruh PNS wajib masuk. Dilarang menambah cuti setelah libur panjang, kecuali karena sakit atau ada keluarga yang meninggal,’’ tegas Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban Rohman Ubaid kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Disampaikan dia, libur panjang Lebaran yang hampir dua minggu dirasa sudah cukup. Sehingga, tidak ada alasan bagi PNS untuk menambah cuti. ‘’Selama tidak karena sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggal, tidak ada alasan untuk tidak masuk,’’ tegas mantan camat Kerek itu.

Ubaid lebih lanjut menyampaikan, bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari aktif setelah libur panjang Lebaran, siap-siap dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena dinilai melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai ASN. ‘’Sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,’’ terang pejabat jebolan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta tersebut.

Untuk memastikan masih adanya sejumlah PNS yang tidak masuk kerja di hari pertama setelah libur panjang Lebaran, Inspektorat bakal melakukan pendataan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Adapun bentuk sanksi yang bakal dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN tersebut harus dilaporkan kepada Menpan RB dengan tembusan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Kalau bolos, ya tentu sanksinya bakal tegas. Beda kalau memang benar-benar sakit,’’ ujarnya.

Masih dikatakan Ubaid, larangan untuk tidak menambah cuti juga berlaku bagi pegawai non-PNS. Baik tenaga honorer maupun tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK). ‘’Tidak terkecuali. Kalau sudah waktunya masuk ya masuk,’’ tegasnya.

Untuk diketahui, pada 2016 satu PNS mendapat sanksi berat berupa pemecatan menyusul tidak kunjung masuk kerja setelah libur panjang Lebaran. Karena itu, diharapkan kasus serupa tidak terulang.

(bj/tok/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia