Minggu, 17 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Diaudit BPK Dulu

01 Juni 2019, 14: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

RAPAT PARIPURNA: Bupati Fadeli bersama pimpinan DPRD Lamongan saat rapat paripurna kemarin (31/5).

RAPAT PARIPURNA: Bupati Fadeli bersama pimpinan DPRD Lamongan saat rapat paripurna kemarin (31/5). (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

KOTA –  Pendapatan daerah Lamongan pada APBD 2018 terealisasi Rp 2,811 triliun. Jika dipersentase, maka mencapai 98,25 persen. Sedangkan belanja daerahnya terealisasi Rp 2,813 miliar atau 95,36 persen.

Akibatnya, terjadi defisit Rp 2,8 miliar yang dibiayai pembiayaan netto Rp 46,14 miliar. Sehingga, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp 43,33 miliar.

Data itu diungkapkan Bupati Fadeli saat menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2018 dalam sidang paripurna DPRD kemarin (31/5).  ‘’Rapat paripurna hari ini (kemarin, Red) adalah suatu kewajiban pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD 2018,’’ tutur Fadeli kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Dalam sambutannya, dia menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 2018 telah melewati proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui dua tahapan pemeriksaan. Yakni pemeriksaan interim dan pemeriksaan terinci.

Dokumen pelaksanaan keuangan daerah yang telah diaudit itulah yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD berupa rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018. ‘’Jadi sebetulnya laporan ini sudah diaudit oleh BPK,’’ imbuhnya.

Pada sisi laporan neraca daerah, Fadeli melaporkan jumlah keseluruhan aset Rp 5,058 triliun. Nilai aset lancarnya, Rp 202,92 miliar.

‘’Alhamdulillah Kabupaten Lamongan mendapatkan kembali nilai A untuk ketiga kalinya,’’ ujar Bupati yang sudah menjabat dua periode tersebut.

Terkait investasi jangka panjang, angkanya mencapai Rp 772,92 miliar. Investasi tersebut sebagian besar berbentuk saham Pemkab Lamongan pada satu entitas bisnis seperti PDAM, PD Aneka Usaha Lamongan Jaya, PD Bank Daerah Lamongan, PD Pasar, Bank Jatim dan PT Bumi Lamongan Sejati. Nilai totalnya, Rp 765,6 miliar.

‘’Proses selanjutnya akan melalui proses pertanggungjawaban DPRD Lamongan yang dilaksanakan mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan lancar,’’ harapnya.

(bj/ind/yan/jar/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia