Rabu, 13 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Sanksi Serahkan ke Kepala OPD

01 Juni 2019, 13: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

TIDAK BOLEH DIBAWA KE LUAR KOTA: Mobil dinas milik Pemkab Lamongan saat diparkir.

TIDAK BOLEH DIBAWA KE LUAR KOTA: Mobil dinas milik Pemkab Lamongan saat diparkir. (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

KOTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lamongan mulai libur panjang hari ini (1/6). Bupati Fadeli menegaskan bahwa PNS dilarang menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk mudik lebaran ke luar kota.

 ‘’Aturannya kan sudah jelas, mobil dinas hanya untuk kepentingan dinas saja,’’ tutur Fadeli kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (31/5).

Larangan itu disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Inspektur Inspektorat Lamongan Agus Suyanto menuturkan, surat edaran (SE) yang telah disebarkan harus dipatuhi seluruh PNS.

‘’Surat dari KPK kan sudah kita tindak lanjuti. Untuk masalah kendaraan dinas, tidak boleh dipakai untuk kepentingan lebaran,’’ katanya.

Bagaimana bentuk pengawasannya? Agus mengatakan, pihaknya nanti menunggu adanya laporan. Entah itu berupa foto maupun video, yang menunjukkan PNS menggunakan mobdin untuk kepentingan lebaran.

‘’Kita sulit ya dalam pengawasan. Kan tidak mungkin diawasi satu per satu. Jika nanti ada pelanggaran bisa melihat dari laporan yang masuk ke kita,’’ ujarnya saat dikonfirmasi via ponsel.

Menurut dia, penggunaan kendaraan operasional di wilayah Lamongan untuk fungsi utamanya yang menunjang tugas pokok dan fungsi kedinasan masih diperkenankan. ‘’Contohnya ambulans, pemadam kebakaran. Itu kan masih boleh, selama untuk kepentingan masyarakat umu,’’ ujarnya.

Terkait sanksi terhadap PNS yang melanggar, Agus menjelaskan, ada tiga sanksi yang diberlakukan. Yakni, ringan, sedang, dan berat. Namun, pihaknya nanti menyerahkan kepada kepala OPD masing-masing bila terdapat PNS yang dilaporkan membawa mobdin untuk mudik. ‘’Jadi bukan kita yang melakukan penindakan,’’ tukasnya.

Hari libur nasional dan cuti bersama diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.  Pelaksanaan hari libur nasional jatuh 5 Juni - 6 Juni nanti. Sedangkan cuti bersama mulai 3 - 4 Juni, dan 7 Juni nanti. Sehingga, seluruh ASN sudah harus masuk kerja seperti biasa Senin (10/6).

(bj/ind/yan/jar/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia