Kamis, 27 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Jika Tidak Ada Gugatan ke MK

Hari Ini Bisa Penetapan Caleg Terpilih

25 Mei 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro belum berani menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang bakal menduduki kursi DPRD selama lima tahun ke depan. Sebab, penyelenggara pemilu itu menunggu tahapan kesempatan peserta pemilu yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai tahapannya, waktu menyampaikan gugatan mulai 22 sampai 24 Mei. Dan, batas akhir pukul 24.00. Namun, hingga kemarin petang, KPUK belum mendapat kabar ada tidaknya gugatan diajukan ke MK.

Sebaliknya, KPUK setempat bisa melihat ada tidaknya gugatan masuk ke MK, mulai pukul 00.00 hari ini (25/5). “(Penetapan) menunggu ada dan tidaknya gugatan ke MK,” kata Divisi Teknis Penyelenggara KPUK Bojonegoro Fatkhur Rohman kemarin (24/5).

Sebelumnya, ada potensi pengajuan gugatan ke MK. Karena ada kaukus partai politik (parpol) yang mempermasalahkan hasil penghitungan suara dan mengancam akan mengajukan hasil pemilu ke MK.

Menurut Rohman, sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 07/2017 tentang tahapan, program, dan jadwal pengelenggaraan Pemilu 2019, pada 22 Mei batas akhir pengumuman dan hasil penghitungan hasil pemilu.

Dan sebelum lembaga penyelenggara pemilu itu menetapkan wakil rakyat terpilih, disediakan jeda waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan sengketa.

“Sampai sekarang belum ada kabar,” imbuh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro Moch. Zaenuri.

Dia menambahkan, tahapan pemilu tinggal menyisakan penetapan caleg terpilih. Sebab, semua tahapan pemilu sudah dilakukan. Termasuk menyiapkan jika suatu saat ada gugatan dari peserta pemilu yang mengajukan sengketa ke MK.

Namun, sesuai informasi di lapangan, sampai tanggal terakhir atau kemarin tak ada kepastian tentang lima calon yang sebelumnya akan mengajukan ke MK. Sehingga, dinilai rencana tersebut hanya gertak sambal. Karena untuk pengajuan gugatan ke MK, membutuhkan dokumen yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Ketua DPC Nasdem Bojonegoro Alham M. Ubey mengaku sudah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada DPP Nasdem. Namun, sampai hari terakhir ini dia belum mendapatkan informasi dari DPP terkait pengajuan sengketa pemilu tersebut.

“Sudah kami serahkan ke DPP, tergantung DPP,” ucap dia.

(bj/msu/rij/aam/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia