Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal
Terdakwa Prostitusi Online

Divonis 14 Bulan, Yuliatin Terbukti UU ITE

22 Mei 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SEDIH: Yuliatin terlihat menenangkan pikiran dengan memegang besi pintu ruang tahanan PN. Dia divonis penjara 14 bulan.

SEDIH: Yuliatin terlihat menenangkan pikiran dengan memegang besi pintu ruang tahanan PN. Dia divonis penjara 14 bulan. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Yuliatin menunduk dan terlihat sedih ketika keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro kemarin (21/5) siang. Terdakwa prostitusi online itu divonis majelis hakim lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Yakni pidana penjara 14 bulan.

Setelah masuk ruang tahanan PN, terdakwa belum memutuskan untuk menerima vonis tersebut. Terdakwa memakai jilbab hitam itu masih pikir-pikir. “Ternyata majelis hakim memvonis Yuliatin 14 bulan menggunakan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Bukan pasal 296 KUHP yang sesuai dengan tuntutan JPU, yakni pidana penjara selama satu tahun,” kata Khoiron, pengacara Yuliatin.

Masa pikir-pikir selama tujuh hari itu akan diberikan kepada Yuliatin untuk mempertimbangkan ajukan banding atau tidak. Apabila memang sudah terima, tentunya terdakwa tak perlu ajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Pun vonis yang diberikan kepada kliennya dipotong dengan masa penahanan yang sudah dijalani.

“Kemungkinan terdakwa hanya menjalani hukuman selama 10 bulan karena dipotong masa penahanan yang sudah dijalani sejak Januari lalu,” ujar pengacara tinggal di Kelurahan Ledok Kulon itu.

Sementara itu Bambang Tejo salah satu JPU membenarkan bahwa vonis dijatuhkan majelis hakim lebih berat dibanding tuntutannya. Vonisnya karena terdakwa dinilai terbukti melanggar pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Karena memang dalam transaksi prostitusi online itu, terdakwa menggunakan jaringan komunikasi elektronik yang memuat konten melanggar kesusilaan. “Sedangkan pasal 296 KUHP dianggap kurang kuat oleh majelis hakim. Menurut majelis hukum pasal 45 UU ITE-nya memang terbukti,” ujar dia.

(bj/gas/rij/aam/cho/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia