Selasa, 25 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Advertorial
Kado HJL Ke-450 Tahun Ini

Pemkab Lamongan Raih WTP Tiga Kali Berturut-Turut

22 Mei 2019, 08: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

MEMBANGGAKAN: Bupati Fadeli menerima piagam WTP kali ketiga untuk laporan keuangan Pemkab Lamongan tahun 2018 dari Kepala BPK Jatim, Harry Purwoko.

MEMBANGGAKAN: Bupati Fadeli menerima piagam WTP kali ketiga untuk laporan keuangan Pemkab Lamongan tahun 2018 dari Kepala BPK Jatim, Harry Purwoko. (HUMAS LAMONGAN FOR JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemkab Lamongan 2018. Predikat WTP tersebut untuk kali ketiga bagi Pemkab Kota Soto tersebut. Predikat serupa sebelumnya diraih untuk laporan keuangan 2016 dan 2017. Prestasi itu sekaligus menjadi kado indah pada Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-450 tahun ini yang jatuh pada 26 Mei 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 ini diterima Bupati Lamongan, Fadeli dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya kemarin (21/5).

KEBERSAMAAN: Bupati Fadeli bersama Ketua DPRD, Debby Kurniawan, Inspektur Inspektorat Lamongan, Agus Suyanto (kiri), Kepala BPKAD Lamongan, Sulastri (Kanan) serta Kepala BPK Jatim, Harry Purwoko usai

KEBERSAMAAN: Bupati Fadeli bersama Ketua DPRD, Debby Kurniawan, Inspektur Inspektorat Lamongan, Agus Suyanto (kiri), Kepala BPKAD Lamongan, Sulastri (Kanan) serta Kepala BPK Jatim, Harry Purwoko usai (HUMAS LAMONGAN FOR JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Bupati Fadeli mengatakan, opini WTP dari BPK tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemkab Lamongan dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Apalagi, raihan WTP tahun ini untuk kali ketiga berturut-turut. Prestasi itu didapatkan seiring dengan Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lamongan yang sudah berpredikat A.

“Opini WTP yang diperoleh Pemkab Lamongan ini bukan hasil instan. Namun melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian internal,” terang Fadeli.

Fadeli mengungkapkan, arahan dan catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus diperbaiki sehingga menurunkan tingkat kesalahan, serta pengelolaan keuangan menjadi semakin efektif dan efisien. “Ini juga menunjukkan bahwa roda pemerintahan di Lamongan telah dikelola secara akuntabel,” tandasnya.

Dia berharap, Pemkab Lamongan bersama seluruh jajaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus konsisten dalam upaya meningkatkan akuntabiltas. Terlebih, ada sejumlah regulasi baru terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus diadopsi. Seperti transaksi keuangan nontunai yang sudah 100 persen diterapkan Pemkab Lamongan.

“Prestasi yang sudah baik ini kami harap secara konsisten dipertahankan. Sehingga jika pengelolaannya baik, akuntabilitas kinerjanya mantap, maka program dan kegiatan yang dijalankan akan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Fadeli.

(bj/feb/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia