Rabu, 19 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Rencana Penggunaan Kantor Bakesbangpol

DPRD Belum Ajukan Permintaan

13 Mei 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SEPI: Gedung DPRD Bojonegoro terliha sepi di hari-hari tertenu. Rencananya akan direhap.

SEPI: Gedung DPRD Bojonegoro terliha sepi di hari-hari tertenu. Rencananya akan direhap. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO – Rencana para anggota dewan menggunakan kantor badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol) untuk perluasan gedung DPRD tampaknya harus menemui jalan berliku. Sebab, hingga kemarin DPRD belum meminta pada bupati untuk menggunakan gedung itu.

“DPRD belum mengajukan permintaan untuk gedung bakesbangpol,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (12/5).

Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini daftar penggunaan anggaran (DPA) berbunyi rehab gedung DPRD. Bukan pembangunan gedung DPRD. Sehingga, lokasi yang akan digunakan sama dengan lokasi saat ini. Tidak menggunakan kantor bakesbangpol. Sehingga, tidak mungkin gedung bakesbangpol akan digunakan untuk perluasan gedung DPRD tahun ini.

Menurut Ibnu, DPRD harus mengajukan ke bupati untuk meminta kantor bakesbangpol itu. Setelah aset berupa gedung dan tanah itu diserahkan, maka bisa digunakan untuk perluasan gedung DPRD.

Ibnu menjelaskan, anggaran yang dipasang pada rehab gedung DPRD masih sama, yakni Rp 75 miliar. Anggaran itu hanya untuk gedung DPRD. Bukan untuk bakesbangpol. “Jika dibangun sampai bakesbangpol ya menyalahi,” jelasnya.

Menurut Ibnu, pembangunan gedung DPRD tahun ini memang tidak memungkinkan. Mengingat waktu yang semakin mepet. Apalagi, dalam waktu dekat sudah dilakukan pembahasan APBD Perubahan. “Kalau tahun ini tidak mungkin,” jelasnya.

Selain itu, untuk membangun gedung DPRD menggunakan kantor bakesbangpol harus mengubah DPA. Itu baru bisa dilakukan pada pembahasan APBD Perubahan. “Nanti pada APBD-P bisa dibahas lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD meminta gedung itu untuk tidak direhab. Melainkan dibangun ulang. Bahkan, diperluas hingga kantor bakesbangpol.

Pelaksanaan pembangunan diperkirakan baru akan dilaksanakan tahun depan. Sebab, jika dilaksanakan tahun ini tidak akan bisa menyelesaikan tepat waktu. “Tahun ini rencananya hanya perencanaan saja. Itu nanti di APBD Perubahan,” jelas Ketua DPRD Sigit Kushariyanto.

Pembangunannya akan menggunakan APBD Induk 2020. Anggaran yang digunakan tetap sama, yakni Rp 75 miliar. “Jadi tidak direhab. Tapi dibangun total. Sebab, itu sudah diwacanakan sejak 3 tahun lalu,” jelasnya.

Sebelumnya, pemkab menyatakan gedung DPRD tidak jadi dibangun. Namun, hanya direhab saja. Sebab, klausul di APBD tahun ini hanya rehab.

(bj/zim/aam/cho/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia