Selasa, 25 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Anak Pintar di Pelosok Terzalimi

10 Mei 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

PERMENDIKBUD Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi polemik bagi sekolah, tenaga pendidik, dan siswa yang baru lulus tahun pelajaran ini. Misi pemerataan pendidikan yang ditanamkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pun dianggap belum sejalan dengan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik. Ini yang dirasa merugikan sejumlah pihak.

Pengurus Dewan Pendidikan (DP) Tuban Ratna Handayani mengatakan, Permendikbud yang disahkan Desember 2018 belum siap diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Sebab, infrastruktur dan tenaga pendidikan tanah air belum merata. ‘’Seharusnya tenaga pendidik yang dimatangkan dulu, baru Permendikbud diterapkan. Jangan jadikan anak didik korban peraturan yang belum siap,’’ tegas dia.

Ratna sapaan akrabnya menegaskan, Permendikbud dinilai sangat prematur dan terkesan buru-buru. Seharusnya, sebelum disahkan, peraturan tersebut dirumuskan secara matang. Sebab, peraturan tersebut sangat merugikan siswa pandai yang lahir di daerah pelosok dengan fasilitas pendidikan yang belum mumpuni. ‘’Anak pintar yang tinggal di pelosok desa akan merasa terzalimi karena kesempatannya menempuh pendidikan di sekolah kota tertutup,’’ ucapnya.

Dokter gigi jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini mengatakan, tujuan pembentukan Permendikbud adalah untuk pemerataan pendidikan memang bagus. Sejumlah negara maju sudah menerapkan sistem tersebut agar pendidikan negara tidak terpusat di titik tertentu saja. ‘’Di Australia pakai sistem zonasi, tapi sebelum menerapkan zonasi, kualitas pendidik dan infrastruktur semuanya sudah tertata. Seharusnya kualitas pendidik dulu yang kita utamakan,’’ imbuhnya.

Tak bisa dipungkiri, predikat sekolah unggulan belum bisa lepas sepenuhnya di benak masyarakat. Sehingga, banyak orang tua yang menginginkan pendidikan terbaik sang buah hati akan menempuh segala cara agar anaknya menempuh sekolah yang berfasilitas lengkap. ‘’Jika diterapkan sistem zonasi, akan ada orang tua yang semakin nekat memalsukan dokumen. Apalagi syarat zonasi hanya pakai kartu keluarga (KK),’’ kata Ratna.

Ratna memprediksi PPDB akan menuai permasalahan dan protes dari sejumlah orang tua. Belum lagi potensi kecurangan pemalsuan dokumen tempat tinggal. Karena itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi proses PPDB agar tidak terjadi kecurangan. ‘’Semua yang terlibat PPDB harus hati-hati dan lebih jeli meneliti setiap KK yang masuk,’’ ujarnya.

(bj/yud/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia