Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal

Status Kades Glondonggede Tunggu Camat

07 Mei 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

DITAHAN: Kades Glondonggede Kastur saat diamankan di Polres Tuban pekan lalu.

DITAHAN: Kades Glondonggede Kastur saat diamankan di Polres Tuban pekan lalu. (YUDHA SATRIA ADITAMA/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN – Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Satreskrim Polres Tuban sejak Jumat (3/4), hingga kini Kastur masih berstatus kepala desa (Kades) Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo.

Kabarnya, Pemkab Tuban belum menunjuk pelaksana tugas dengan pertimbangan belum ada laporan tertulis sebagai pertimbangan sanksi terhadap petinggi desa tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (Dispemasdes dan KB) Tuban Mahmudi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu laporan tertulis terkait status terbaru dari Kastur.

Laporan camat kepada bupati nantinya bakal jadi acuan institusinya untuk bertindak lebih jauh. ‘’Masih menunggu laporan tertulis terkait status tersangka, baru nanti kami tindak lanjuti seperti apa,’’ tutur dia.

Mahmudi menegaskan, selama belum ada laporan, pihaknya belum bisa bertindak. Sejauh ini, Mahmudi mengaku baru tahu kasus dugaan korupsi dana kas desa sebesar Rp 100 juta tersebut dari berita Jawa Pos Radar Tuban edisi Sabtu (4/4). Karena itu, institusinya masih perlu mengkaji lebih jauh. ‘’Berita di koran sebagai informasi awal untuk acuan kami menunggu laporan tertulis apakah benar (pelaku) sudah tersangka atau belum,’’ tegasnya.

Sementara itu, Corporate Communication East Java and East Indonesia PT  Solusi Bangun Indonesia (dulu Holcim) Indriani Siswati mengatakan, kasus yang disebut polisi sebagai korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Holcim sepenuhnya wewenang internal pemerintah desa setempat. ’’Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, kami menghormati proses hukum yang berlaku,’’ tutur dia.

Indri membenarkan pembangunan Balai Desa Glondonggede merupakan program CSR Holcim. Teknisnya, dana tersebut diberikan Holcim secara cash atau tunai. Terkait dugaan korupsi yang menyeret nama perusahaannya, dia mengaku tidak tahu detail. ‘’Mohon maaf untuk hal ini, kami tidak tahu,’’ tegas Indri.

Kasus penggelapan tersebut bermula saat pemdes mendapat bantuan dana pembangunan kantor desa setempat dari PT Holcim Indonesia sebesar Rp 157,2 juta. Nominal tersebut sesuai rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan pemdes untuk pembangunan aset desa.

Pembangunan aset desa tersebut ternyata hanya menghabiskan Rp 50 juta untuk pembangunan satu ruangan kantor desa. Itu berarti silpa aset desa tersebut Rp 107 juta. Dari jumlah tersebut, Kastur hanya mengembalikan Rp 7 juta yang kemudian dimasukkan ke kas desa. Sementara Rp 100 juta dibawa tersangka.

(bj/ds/yud/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia