Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Pencairan ADD dan DD Belum Tuntas

13 April 2019, 11: 45: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO – Pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) hingga kini masih belum tuntas. Masih ada belasan desa yang masih belum mengajukan pencairan dana itu.

“Masih ada yang belum. Jumlahnya terus berkurang kok,” ujar kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (12/4).

Ibnu menjelaskan, belum selesainya pencairan ADD dan DD karena ada desa yang persyaratannya belum lengkap. Di antaranya adalah berkas-berkas. Sehingga, harus dikembalikan untuk diperbaiki. “Tetap kita tunggu. Jadi, harus segera diperbaiki,” ujar dia.

Tahun ini pagu anggaran DD mencapai Rp 367 miliar. Dana tersebut nantinya akan dicairkan dalam beberapa tahap. Tahap ini yang dicairkan mencapai Rp 55 miliar.

Jumlah desa di Bojonegoro mencapai 419. Namun, lima desa yang ADD maupun DD-nya tidak bisa cair. Penyebabnya, lima desa ini kadesnya bermasalah hukum, yakni Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari: Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo; Desa Sukorejo dan Sumberejo, Kecamatan Malo; Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu; belum bisa dicairkan. Sebab, menunggu proses hukum.

Ibnu menjelaskan, khusus lima desa itu baru bisa dicairkan jika semua proses hukumnya jelas. Saat ini lima desa itu tengah menempuh proses hukum.

Lima desa tersebut kadesnya berstatus nonaktif. Itu setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mencabut penundaan penangguhan pemecatannya. Sehingga, status mereka kini kades nonaktif. Lima kades itu dinonaktifkan karena masalah seleksi perangkat desa.

Mereka tidak merekomendasi perangkat desa hasil seleksi. Sehingga, mereka tidak bisa dilantik. Itu membuat pemkab harus menjatuhkan sanksi pada mereka.

Target pencairan DD seharusnya tuntas Maret lalu. Namun, itu belum bisa terealisasi. Sebab, masih ada yang belum cair. Bahkan, ADD seharusnya selesai Februari lalu.

“Kita sudah minta camat untuk menginformasikan pada kades,” ungkap Ibnu.

(bj/zim/aam/ai/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia