Kamis, 23 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Selama Hari Tenang, Polres dan Bawaslu Patrol

6.300 Petugas Awasi Politik Uang

13 April 2019, 11: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Tahapan kampanye terbuka bakal berakhir hari ini (13/4). Selebihnya menjadi hari tenang hingga pencoblosan 17 April mendatang. Namun, potensi pelanggaran pemilu justru rawan terjadi selama hari tenang, selama tiga hari.

Potensi pelanggaran paling besar adalah praktik politik uang (money politics). Praktik kotor ini yang biasanya terjadi menjelang waktu pemungutan suara. “Kami akan patrol untuk mencegah politik uang,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bojonegoro Moch. Zaenuri kemarin (12/4).

Dia menuturkan, patrol money politics akan mengerahkan 5.200 petugas yang tersebar di semua desa dan kecamatan di Bojonegoro. Tim tersebut diharapkan tetap menjaga integritas pemilu, karena potensi politik uang cukup besar.

Beberapa indikasi sudah cukup tampak. Di antaranya uang pecahan mulai Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp 20.000, disinyalir langka hingga menjelang pemungutan suara. Sehingga, dia berharap selama patrol nanti berhasil menemukan praktik yang merusak demokrasi tersebut.

“Akan melibatkan 5.200 pengawas,” tegasnya.

Dia menambahkan, meskipun petugas pengawas mencapai lebih dari 5.200 pengawas, namun dia menilai tetap masih terbatas. Sehingga, membutuhkan partisipasi masyarakat. Sebab, selama ini potensi politik uang cukup besar. Namun pihaknya masih kesulitan untuk pembuktian.

Sehingga, pemberantasan politik uang tidak akan maksimal, jika tak ada partisipasi masyarakat. Karena itu, masyarakat yang mengetahui politik uang diharapkan segera melapor ke petugas.

Kaporles Bojonegoro AKBP Ary Fadli sudah menyiagakan satgas money politics selama hari tenang. Sekitar 100-an personel satgas sudah disebar di seluruh kecamatan saat masa tenang kampanye besok (14/4). Jika, ditambah dengan personel Bawaslu, tentu petugas menyisir politik uang sebanyak 6.300 personel.

Kapolres mengatakan, sudah memetakan siapa saja yang diduga kuat akan melakukan politik uang. Jadi, ia pun mengimbau kepada semua masyarakat untuk menghindari politik uang, demi demokrasi yang bermartabat.

Saat ini pun satgas money politics terus menyebar menghimpun informasi di lapangan. “Kami sudah lakukan mapping di lapangan. Sebaiknya tidak melakukan politik uang, karena pelaku politik uang akan diproses hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Rupiarsih menyatakan politik uang itu sulit dibendung tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Sebab, masyarakat yang menerima politik uang, selama ini memilih diam.

“Diakui atau tidak, ini tantangan berat, karena karakter masyarakat memilih diam jika ada praktik money politics,” tegasnya.

(bj/msu/gas/rij/aam/ai/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia