Jumat, 24 May 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal
Kejari Pastikan Perkara Tetap Berlanjut

Soeyono Kembalikan Uang Rp 210 Juta

11 April 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO - Soeyono Hadi mengembalikan kerugian negara Rp 210 juta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kemarin (10/4). Pengembalian itu setelah PNS ditetapkan tersangka dugaan korupsi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Kecamatan Kapas 2014-2015.

Sedangkan, hasil penghitungan kerugian negara sekitar Rp 402 juta. “Sekitar pukul 09.00 pagi tadi (kemarin, Red), tersangka menyicil mengembalikan kerugian negara senilai Rp 210 juta. Rencananya Senin depan akan nyicil lagi,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Achmad Fauzan.

Meski mengembalikan kerugian negara, kata dia, langkah tersebut tidak menghapuskan tindak pidananya. Perkara pidana tetap lanjut. Nanti, uang pengembalian tersebut dijadikan barang bukti di persidangan.

Selain itu, kemarin (10/4), tim jaksa penyidik juga memeriksa empat saksi lagi. Yakni Kepala Desa Tanjungharjo Suyono, Kasi Keuangan Desa Tanjungharjo Sapuan Kanapi, Kepala Bidang (Kabid) PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Sujono, dan Kepala Bapenda Bojonegoro Herry Sudjarwo.

“Kami periksa lagi empat saksi untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP),” tuturnya.

Soeyono Hadi diduga menilap uang PBB-P2 di lima desa di Kecamatan Kapas. Di antaranya Desa Wedi, Tanjungharjo, Bendo, Bangilan, dan Tapelan. Pada 2014, tersangka menyelewengkan senilai Rp 58 juta. Terdiri atas Rp 17 juta Desa Wedi, Rp 17 juta Desa Tanjungharjo, Rp 19 juta Desa Bendo, dan Rp 4 juta Desa Bangilan.

Sedangkan, pada 2015, penyelewengan senilai Rp 212 juta. Terdiri Rp 33 juta Desa Wedi, Rp 83 juta Desa Tanjungharjo, Rp 70 juta Desa Bendo, Rp 25 juta Desa Tapelan. “Jadi totalnya Rp 271 juta. Tetapi juga didenda senilai 48 persen menjadi total Rp 402 juta,” jelasnya.

Terpisah, Kabid PBB Bapenda Bojonegoro Sujono membenarkan, dirinya dipanggil kejari untuk menjadi saksi. Ia mengatakan hanya dicerca seputar data-data PBB Kecamatan Kapas pada 2014-2015 belum ada pembayaran masuk.

“Iya benar, tadi saya diperiksa jadi saksi di kejari,” ujarnya.

Terkait antisipasi penyelewengan dana PBB, Sujono mengatakan mulai saat ini staf UPT PBB di tiap kecamatan hanya sebagai koordinator saja. Tidak perlu mengumpulkan uang para wajib pajak (WP) lalu membayarkannya.

Sehingga, ia mendorong agar para perangkat desa langsung menyetorkan uang PBB dari para WP. Selain itu, para camat juga diharapkan ikut mengawasi apabila ada pembayaran PBB yang macet.

“Kami upayakan UPT di kecamatan itu hanya sekadar mengetahui saja apabila sudah ada pembayaran dari perangkat desa. Tapi belum semuanya, masih ada yang menyerahkan ke kecamatan,” katanya.

Adapun upaya dari bapenda terjun ke lapangan, apabila ada WP yang belum bayar PBB. Hal tersebut juga berguna untuk mengonfirmasi kepada para WP, mungkin saja WP sudah bayar ke perangkat desa tapi ternyata belum disetorkan.

“Kami biasanya juga langsung ke lapangan, menanyakan kepada WP sudah bayar PBB atau belum, agar bisa tahu adakah kesalahan dari WP atau perangkat desa,” ungkapnya.

(bj/gas/rij/aam/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia