Senin, 27 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Kekhawatiran Andalkan Politik Uang

Indikasi Caleg Tak Punya Program

11 April 2019, 11: 45: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Waktu kampanye terbuka untuk peserta pemilu akan berakhir tiga hari menjelang pemungutan suara. Namun, hingga kemarin (10/4) belum ada peserta pemilu yang menggunakan kesempatan kampanye. Baik partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu mengindikasikan jika caleg di daerah selama ini tidak memiliki program jelas ketika terpilih di kursi DPRD mendatang. Dugaan itu semakin kuat, karena beberapa alat peraga kampanye (APK) yang mereka pasang, hanya mencantumkan ajakan mencoblos nomor urut dan foto.

“Rata-rata tidak punya program, mereka lebih asyik mendata calon pemilih,” kata Rupiarsih, salah satu pengamat politik Bojonegoro kemarin (10/4).

Dia menuturkan, pemilu menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menentukan wakilnya selama 5 tahun mendatang. Sehingga, jika ada petahana mencalonkan lagi, namun penilaian masyarakat ketika menjabat DPRD tidak pernah membuat kebijakan memihak kepada konstituennya, tentu pemilihan legislatif (pileg) menjadi waktu yang tepat untuk menghakiminya.

Karena, jika diberi kepercayaan lagi, tidak menutup kemungkinan mereka hanya memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan nasib rakyat. “Saat ini masyarakat cerdas,” tegas perempuan saat ini menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro tersebut.

Dia menambahkan, berdasarkan pantauannya di lapangan, mayoritas caleg dalam melakukan sosialisasi kepada calon pemilih hanya mengandalkan memasang APK. Enggan kempanye terbuka menyampaikan program ke publik.

Juga mayoritas caleg membentuk tim untuk mendata calon pemilih. Lalu, memberikan janji pemberian kepada pemilih yang didata tim suksesnya itu menjelang pemungutan suara.

“Padahal politik uang sudah jelas melanggar aturan. Dan itu bisa diproses pidana pemilu,” tegasnya.

Jika masyarakat masih bisa dibeli, kata dia, selamanya caleg akan berpikir mengumpulkan uang untuk membeli suara pemilih. Padahal, uang dikeluarkan caleg itu, tetap dihitung oleh caleg. Dan ketika terpilih akan mencari gantinya.

Karena itu, masyarakat menerima politik uang, lanjut Rupiarsih, harus bersikap tegas untuk melaporkannya kepada petugas. Tentu, agar menjadi efek jera bagi caleg yang selama ini mengandalkan politik uang.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bojonegoro Moch. Zaenuri berharap masyarakat ikut serta memberantas politik uang. Aduan dari masyarakat yang dilengkapi dengan bukti itu, akan memudahkan Bawaslu membuktikannya dan memproses sesuai aturan berlaku.

“Jika menemukan politik uang, masyarakat silakan melaporkan,” tegasnya berharap partisipasi masyarakat.

(bj/msu/rij/aam/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia