Rabu, 29 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Kuasa Hukum Wiwik Susun Pleidoi

04 April 2019, 11: 45: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SEDIH: Wiwik saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

SEDIH: Wiwik saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro. (BHAGAS DANI PURWOKO/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO – Tuntutan pindana penjara lima tahun kepada terdakwa kasus dugaan koruspsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Sukosewu 2016-2017 Kepala Desa Sukosewu nonaktif Wiwik Pujiningsih dirasa sangat memberatkan. Saat ini, kuasa hukum terdakwa Mansur, mengaku menyusun dan mematangkan nota pembelaan (pleidoi) Senin depan (8/4).

“Masih digodok dan disusun pleidoinya mas,” ujarnya.

Terkait masalah keterlibatan perangkat desa dalam kasus tersebut, Mansur menyampaikan kondisi kliennya saat itu sempat ada masalah keluarga. Sehingga, memasrahkan urusan keuangan kepada perangkat desa khususnya bendahara. Meski tanggung jawab kepala desa, Mansur mengatakan bendahara juga ikut membuat surat pertanggungjawaban (SPj).

“Keterangan terdakwa seperti itu, ada pihak lain yang juga terlibat, karena kondisi saat itu sedang ada masalah keluarga, sehingga pasrah dengan perangkat desa, terdakwa hanya tanda tangan dan ternyata ada kesalahan,” tuturnya.

Saat disinggung terkait pengajuan sebagai justice collaborator, Mansur belum bisa menjawabnya. Sebab, pembicaraan dengan kliennya belum sampai ke arah sana. Tetapi, ia balik menunggu bagaimana tindakan penyidik, mau dijalani pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Karena, kliennya menilai ketika ada temuan tersebut, semua perangkat desa terlihat memojokkan terdakwa.

“Saat perjalanan pemeriksaan kasus itu, semua perangkat memojokkan Bu Wiwik,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Dekry Wahyudi menilai beberapa berita acara pemeriksaan (BAP) diingkari terdakwa selama persidangan. Terkait kemungkinan keterlibatan perangkat desa dalam kasus tersebut, ia mengatakan dalam fakta persidangan belum bisa dibuktikan.

“Karena tindakan melawan hukum terdakwa diketahui membawa rekening desa secara pribadi, sehingga tupoksi bendahara tidak berlaku,” pungkasnya.

(bj/gas/aam/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia