Minggu, 26 May 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Panen Masal, Harga Gabah Anjlok

04 April 2019, 11: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SEDIH: Para petani saat memasuki musim panen, tapi harga gabah tidak bersahabat.

SEDIH: Para petani saat memasuki musim panen, tapi harga gabah tidak bersahabat. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO – Janji Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah beserta wakilnya Budi Irawanto, belum bisa dirasakan langsung oleh petani. Buktinya, memasuki panen para petani masih sambat harga gabah turun.

Seperti di Kecamatan Kapas, Balen, Sumberrejo, Sukosewu, dan beberapa kecamatan lainnya di Bojonegoro. 

Terakhir, harga gabah petani dipatok Rp 3.200 per kilogram. Padahal, sebelumnya masih di atas Rp 4.000 per kilogram. Petani berharap kepala daerah terpilih untuk memperhatikan nasib petani, yang saat ini harga gabah anjlok.

“Gabah murah, jauh dibanding harga gabah saat panen musim tahun lalu,” kata salah satu petani di Kecamatan Balen, Istiqomah dengan nada ketus kemarin (3/4).

Dia menuturkan, musim panen merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh petani, karena sejak menebar benih padi sekitar 4 bulan lalu, masa panen sangat diimpikan untuk memenuhi kebutuhan petani.

Namun, impian itu tak seindah kenyataan yang dialami petani saat ini, harga gabah hasil panennya anjlok. Saat ini harganya tinggal Rp 3 ribu hingga Rp 3.200 ribu per kilogramnya. “Biaya operasional meningkat, harga gabah anjlok,” keluhnya.

Dia menambahkan, bupati terpilih yang sebelumnya berjanji menyejahterakan petani, hingga saat ini belum terbukti. Karena, kartu petani mandiri (KPM) yang dulu digunakan untuk mengobral janji, hanya sebatas slogan dan belum menjadi kenyataan.

Sementara itu, Sekretaris Himpunan Kelompok Tani Indoneia (HKTI) Bojonegoro Joko Purwanto  menilai kondisi seperti ini jamak terjadi, dan selalu terjadi. Bahkan, sudah banyak model dan inovasi untuk mengatasi situasi ini, namun semuanya perlu pendekatan keberlanjutan dari stakeholder pertanian yang terintegrasi.

“Tujuan utamanya satu. Supaya petani tidak rugi,” tegasnya. Seharusnya, KPM, kata dia, yang menjadi program andalan pemkab, bisa mengatasi situasi atau kondisi seperti ini. “KPM harus menjadi solusi, bukan jargon dan sekadar simbol,” kritiknya.

(bj/msu/aam/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia