Minggu, 17 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Tolak Aktifkan Jalur KA Bojonegoro-Jatirogo

04 April 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SEPI: Kawasan jalur kereta api di perkotaan yang telah lama mati. DPRD Bojonegoro menyatakan menolak untuk diaktifkan kembali.

SEPI: Kawasan jalur kereta api di perkotaan yang telah lama mati. DPRD Bojonegoro menyatakan menolak untuk diaktifkan kembali. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO – Rencana pengaktifan jalur rel KA Bojonegoro-Jatirogo masih simpang siur. Namun, kalangan legislatif menolak jika jalur itu diaktifkan lagi.

Dalam waktu dekat, DPRD akan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tidak melakukan pengaktifan lagi di jalur itu. Sebab, tata Kota Bojonegoro tidak memungkinkan lagi ada rel aktif di dalam kawasan kota.

“Kita sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak. Sangat tidak memungkinkan itu diaktifkan lagi,” ujar Ketua DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto kemarin (3/4).

Menurut Sigit, pengaktifan jalur rel itu sangat tidak bagus untuk perkembangan kota. Sebab, ada dampak buruk yang akan diakibatkan jika rel KA itu diaktifkan. Yakni, menimbulkan kemacetan yang lebih parah. “Sebab, jalurnya melintas di dalam kota,” jelasnya.

Di Bojonegoro jalur rel KA Bojonegoro-Jatirogo itu melintas di Jalan Pondok Pinang hingga Jalan TGP di Banjarejo. Jika aktifkan, maka tata kota akan berubah. “Ini dampaknya luar biasa,” jelasnya.

Januari lalu, PT KAI juga datang ke Bojonegoro. Mereka melakukan MoU dengan pemkab terkait lahan KA yang tidak aktif. Namun, pembahasan itu tidak menyinggung lahan bekas rel KA di Jalan Pondok Pinang. Namun, lebih fokus dengan lahan KA yang ada di Jalan Teuku Umar atau Paakri. Rencananya kawasan itu akan dijadikan taman

Sigit melanjutkan, selain meminta supaya tidak lagi mengaktifkan jalur itu, dia juga meminta Kemenhub untuk menghibahkan lahan bekas rel KA itu ke pemkab. Sehingga, lahan itu bisa ditempati warga yang selama ini menempati. Sebab, warga-warga itu sudah menempatinya sejak lama. Bahkan, sejak puluhan tahun lalu. “Mereka sudah lama menempati. Tapi mereka tidak bisa memiliki karena lahan itu statusnya milik PT KAI,” jelasnya.

Terkait permintaan hibah itu, lanjut Sigit, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro. Hasilnya sama, yakni menyarankan agar mengirimkan rekomendasi ke Kemenhub. Sebab, lahan itu ada di bawah naungan Kemenhub.

Mengenai hasilnya, dia berharap Kemenhub akan memberikan keputusan terbaik. Namun, dia yakin Kemenhub akan memberikan solusi terbaik. “Intinya kami berusaha meminta kepada Kemenhub untuk menghibahkan lahan itu ke pemkab,” jelasnya.

Lahan PT KAI di Jalan Pondok Pinang itu selama ini ditempati warga. Mulai rumah, tempat usaha, pondok pesantren, hingga tempat ibadah. Dua tahun lalu, ramai diperbincangkan mengenai pengaktifan kembali jalur rel KA Bojonegoro-Jatirogo. Namun, hal itu masih simpang siur hingga kini.

(bj/zim/aam/cho/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia