Selasa, 10 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Kades Sukosewu Nonaktif Kecewa Putusan JPU

Wiwik Dituntut Lima Tahun Penjara

03 April 2019, 11: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Kepala Desa (Kades) Sukosewu nonaktif Wiwik Pujiningsih mendapat tuntutan berat. Terdakwa dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Sukosewu 2016-2017 dituntut pidana penjara selama lima tahun. Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro juga menuntut pidana denda Rp 200 juta subsider 3 bulan pidana kurungan.

Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya Senin (1/4) itu, terdakwa yang mendekam di tahanan diminta membayar uang pengganti kerugian negara. Besarannya senilai Rp 329 juta subsider 1 tahun 3 bulan penjara.

Mansur, tim penasihat hukum Wiwik sangat kecewa dan keberatan dengan tuntutan JPU. Dia beralasan JPU sama sekali tidak mempertimbangkan upaya terdakwa mengembalikan uang Rp 221 juta ke rekening desa.

Sebab, kliennya tersebut merasa hanya Rp 221 juta saja yang dinikmati. Sedangkan, sisanya, ada keterlibatan perangkat desa. Yakni, kata Mansur, bendahara yang ikut menikmati. “Terdakwa berusaha mengembalikan uang berdasarkan hasil audit dari inspektorat. Jadi yang dinikmati hanya segitu, tapi malah dianggap berbelit-belit oleh jaksa,” kesalnya kemarin (2/4).

Selain itu, kliennya juga merasa keberatan atas pasal yang digunakan JPU dalam materi tuntutan. Mansur mengatakan, seharusnya tuntutan menggunakan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasannya, kata dia, karena kliennya selaku kades yang diduga menyelewengkan wewenang. Sedangkan pasal 2, menurutnya pasal yang ditujukan kepada orang umum. “Seharusnya pasal 3, tapi kok malah pasal 2,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan jaksa, terdakwa Wiwik dan penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Nota akan disampaikan sidang lanjutan Senin (8/4). Menurut Mansur, fakta persidangan belum seluruhnya dibuktikan dalam tuntutan jaksa.

“Sehingga penting diluruskan dalam pleidoi nanti. Tetapi poin-poinnya secara garis besar yang telah saya jelaskan tadi,” bebernya.

Sementara itu, Dekry Wahyudi, salah satu tim JPU mengatakan, tuntutan mengembalikan uang pengganti tersebut merupakan selisih total kerugian negara Rp 550 juga dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa ke rekening desa Rp 221 juta. Bukti transfernya pun sudah ada saat persidangan.

“Terdakwa sudah mengembalikan uangnya Rp 221 juta di rekening desa,” ujarnya.

Berdasarkan fakta persidangan, jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1999. Terdakwa terbukti membawa rekening desanya sendiri. Sehingga, bendahara desa tak menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Bendahara dan perangkat desa lainnya pun melakukan apapun atas perintah kepala desa,” ujarnya.

Alasan pasal 2 dituntutkan, kata dia, karena terdakwa terbukti melawan hukum. Menurut jaksa, terdakwa tidak hanya menyalahgunakan wewenang. Selama persidangan, jawaban terdakwa diketahui mengingkari berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian.

“Seharusnya ketika seseorang mencabut keterangan harus dilandasi alasan yang sah. Semisal ketika diperiksa di kepolisian dalam kondisi ditekan atau diancam, tapi masalah mengaku atau tidak mengaku itu hak terdakwa,” ujarnya.

(bj/gas/rij/aam/ai/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia