Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Potensi Politik Uang Cukup Tinggi

Satgas Intai Gerak Caleg

30 Maret 2019, 11: 15: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Para calon anggota legislatif (caleg) dalam intaian satuan tugas (satgas) money politics. Terutama masa kampanye berlangsung saat ini hingga masa tenang mendekati pencoblosan 17 April mendatang.

Kepolisian telah membentuk satgas money politics. Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli melalui Kasatreskrim AKP Rifaldhy Hangga Putra mengatakan, saat ini sudah menyebar 15 personel satgas money politics.

“Personel satgas money politics itu dari reskrim dan intel. Nantinya, juga akan bersinergi dengan sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu),” katanya kemarin (29/3).

Satgas tersebut sudah mulai menghimpun informasi dari masyarakat. Pihaknya terus memantau pergerakan para caleg yang melaksanakan kampanye. Tentu ini dapat meminimalisasi perilaku politik uang atau sogokan untuk memilih.

“Tim kami sudah mulai mengumpulkan informasi di lapangan,” terangnya.

Ketegasan satgas money politics ditunggu setelah hasil survei Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bojonegoro menyebutkan potensi politik uang dalam Pemilu 2019 ini sangat tinggi. Survei digelar di semua desa dan kelurahan di 28 kecamatan.

Sebagaimana diberitakan beberapa laman media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Anggota DPR sekaligus caleg itu diduga menerima suap jasa pengangkutan pupuk. Yang mengherankan menyita 82 kardus dan 2 kontainer berisi uang pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000. Uang sekitar Rp 8 miliar dan sebagian sudah dimasukkan sekitar 400.000 amplop itu disinyalir akan dibagikan sebelum pencoblosan nanti.

Kapolres Ary Fadli juga mulai meninjau beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang sulit dijangkau. Seperti di Desa Klino, Kecamatan Sekar. Kapolres memetaan wilayah agar kebijakan dan perintahnya tepat.

Karena melihat sendiri kondisi TPS-TPS tersebut. Sehingga seluruh logistik Pemilu 2019 dapat dipastikan sampai ke lokasi tersebut. “Tingkat kerawanan di Bojonegoro memang ada beberapa letak geografis sulit dijangkau. Kami petakan agar pengiriman logistik bisa lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Bawaslu setempat saat ini fokus pencegahan, dibanding penindakan. Sebab, politik uang itu saat ini belum terjadi. Sebaliknya bakal terjadi saat hari tenang. “Kami tekankan pencegahan,” tegas Ketua Bawaslu M. Zaenuri kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Dia menuturkan, potensi politik uang di Pemilu 2019 ini cukup tinggi. hal itu sesuai hasil survei digelar di semua desa dan kelurahan tersebar di 28 kecamatan. Namun, praktik itu belum sepenuhnya terjadi.

Sebaliknya, praktik politik uang itu terjadi saat menjelang pemungutan suara. Yaitu sehari sebelumnya atau dini hari saat menjelang pemungutan suara. “Tetap akan kami tindak. Tapi, kalau saat ini belum bisa karena praktik itu belum terjadi. Biasanya hari tenang,” bebernya.

Bawaslu, kata Zaenuri, juga mengidentifikasi potensi praktik politik uang. Sesuai informasi dia terima di lapangan, mayoritas peserta pemilu telah melakukan pendataan kepada pemilih. Dan pemilih dijanjikan ada imbalan jika memilih peserta pemilu.

Salah satu bentuk imbalan dijanjikan itu berbentuk uang dengan nominal bervariasi. Kemudian bakal dikasihkan detik-detik akhir menjelang pemungutan suara. Jika praktik itu terbukti, Bawaslu berjanji akan memprosesnya.

Praktik itu sudah jelas melanggar UU Nomor 07/2017 tentang Pemilu. “Politik uang itu masuk tindak pidana pemilu,” tegasnya.

(bj/gas/msu/rij/aam/ai/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia