Selasa, 10 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Kaji Rencana Penghapusan Parkir Berlangganan

19 Maret 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

MENUNGGU WAKTU: Motor yang sedang parkir di bahu jalan. Parkir berlanganan diwacanakan akan dihapus.

MENUNGGU WAKTU: Motor yang sedang parkir di bahu jalan. Parkir berlanganan diwacanakan akan dihapus. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO – Dinas perhubungan (dishub) masih terus melakukan kajian terkait rencana penghapusan parkir berlangganan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum parkir berlangganan itu benar-benar dihilangkan.

Kepala Dishub Iskandar menuturkan, penghapusan parkir berlangganan memang masih baru wacana. Munculnya saat rapat dengar pendapat antara dishub dan DPRD bulan lalu.

Ruwetnya pengelolaan parkir membuat DPRD mengusulkan untuk menghapus parkir berlangganan. “Untuk itu kami perlu mendapatkan masukan lagi,” jelasnya.

Masukan itu antara lain terkait dengan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah (PAD). Jika lebih efesien, maka dishub siap memberlakukan hal itu.

Menurut Iskandar, pihaknya suka menerapkan parkir berlangganan. Sebab, tidak ribet. Dishub hanya tinggal mengatur parkir di jalan. “Tapi masyarakat menginginkan itu dihapus, jadi akan kami lakukan,” ujarnya.

Rencananya, lanjut Iskandar, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat lagi dengan komisi A DPRD. Yakni membahas kelanjutan rencana penghapusan perda tentang parkir berlangganan itu. “Nanti kita akan bahas lagi lebih detail bagaimana,” jelasnya.

Rencana penghapusan parkir berlangganan itu muncul karena keruwetan pengelolaan parkir berlangganan. Terutama di kawasan Pasar Kota Bojonegoro. Sebab, pengelolaan parkir di kawasan itu sebelumnya dilelang.

Para peserta lelang saling berebut untuk mengelolanya. Untuk menghindari keruwetan itu, DPRD mengusulkan agar parkir berlangganan dihapus saja. Kemudian, kawasan-kawasan itu diisi petugas parkir dari dishub semua.

Iskandar menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penghapusan parkir berlangganan. Di antaranya adalah parkir berlangganan hanya dinikmati orang kota. Sebab, parkir berlangganan hanya ada di kawasan kota.

“Warga pedesaan yang juga kena biaya parkir berlangganan tidak pernah menikmatinya,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi A Anam Warsito penghapusan parkir berlangganan justru akan meningkatkan PAD. Sebab, wilayah yang nantinya akan dikenai retribusi lebih banyak. Selain itu, juga akan menyerap banyak tenaga kerja.

(bj/zim/aam/cho/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia