Selasa, 16 Jul 2019
radarbojonegoro
icon-featured
Tuban
Deklarasi Poros Hijau Jokowi-Ma'ruf

Rumah Besar Masyarakat, Wujudkan Politik Hijau

18 Maret 2019, 09: 41: 06 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

RESMI : Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia Deddy Ratih menyerahkan SK pengurus Poros Hijau Indonesia Jawa Timur melalui Koordinator Poros Hijau Indonesia Jawa Timur Haris Musthofa, saat pengukuhan Poros Hijau Indonesia Jatim.

RESMI : Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia Deddy Ratih menyerahkan SK pengurus Poros Hijau Indonesia Jawa Timur melalui Koordinator Poros Hijau Indonesia Jawa Timur Haris Musthofa, saat pengukuhan Poros Hijau Indonesia Jatim.

Share this      

TUBAN - Poros Hijau Indonesia adalah organisasi komunitas dan kader yang memiliki platform Politik Hijau yang mempunyai jaringan koordintor daerah (korda) hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan sudah mendeklarasikan diri sebagai bukti eksistensinya. Poros Hijau merupakan rumah besar bagi perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi yang mempunyai ide, perhatian dan aksi praktis dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan untuk kesejateraan bangsa dan negara. Dengan harapan jangan sampai hutan tidak memberikan apa-apa kepada rakyat.

Politik Hijau adalah sikap dan praktik politik yang berlandaskan nilai-nilai hijau pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber kekayaan alam, sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan tidak terpisah dengan keputusan-keputusan politik. Dan, mendukung pimpinan politik dan mendorong keputusan politik yang berpihak pada pengelolaan sumber kekayaan alam lestari dan pembangunan berkelanjutan merupakan program perjuangan politik Poros Hijau.

Pendidikan Politik Hijau berbasis peningkatan kesadaran kelompok warga atas isu-isu hijau dan kebijakan politik negara untuk memperkuat partisipasi warga dalam program pembangunan pemerintah. Membangun landasan Politik Hijau berbasis partisipasi warga sebagai haluan pembangunan pemerintah. Menyusun kurikulum hijau sebagai pondasi pendidikan pembangunan berkelanjutan bagi warga. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan kebijakan hijau pemerintahan Jokowi, untuk memperkuat pelaksanaan dan capaian kementerian atau lembaga. Baik di pusat maupun daerah.

Menyebarkan informasi Program Hijau Jokowi dan mengelola pendapat publik terhadap program tersebut. Menyusun dan menyiapkan Nawa Cita Hijau plus Jokowi. Konsolidasi komunitas hijau di akar rumput penggerak penyelamatan, perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam. 

Juga, menggerakkan jejaring komunitas hijau pada akar rumput untuk memenangkan Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2019 pada 25 provinsi.

POLITIK HIJAU : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya bersama Machfud Arifin, ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Amin dan Kornas PHI Deddy Ratih serta Koordinator PHI Jatim Haris

POLITIK HIJAU : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya bersama Machfud Arifin, ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Amin dan Kornas PHI Deddy Ratih serta Koordinator PHI Jatim Haris

Mengapa Jokowi harus dimenangkan? Program Perhutanan Sosial menjadi salah satu terobosan pemerintah di bidang kehutanan yang berjalan dengan pesat sepanjang 2017. Hingga saat ini, proses perluasan jangkauan serta review program yang telah berjalan terus dilaksanakan. Akses lahan program tersebut hingga pertengahan Desember 2018 telah terealisasi seluas 1,33 juta hektare (ha) dari target 4,38 juta ha yang akan dicapai pada 2019. 

Bersama Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyepakati  dikembangkannya instrumen-instrumen yang membuat akses hutan sosial ini berkontribusi di masyarakat, menjadi geliat ekonomi. 

Program Hutan Sosial merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan cara memberikan akses pengelolaan lahan hutan. Hal yang paling penting dari perhutanan sosial menurut Presiden Jokowi ialah konsep pemerataan ekonomi dan terdapat tiga hal penting untuk mewujudkan pemerataan tersebut.

Program yang menjadi bagian dari reformasi agraria bidang kehutanan tersebut menargetkan alokasi 12,7 juta ha lahan untuk dikelola masyarakat. Keluarga dan daerah yang sudah teridentifikasi akan mendapatkan 2 ha lahan untuk dikelola secara gugus. Pemerintah akan memberikan hak pengelolaan lahan milik Perum Perhutani. Masyarakat pun dapat menggunakan hak kelola tersebut selama 35 tahun. Dalam Program Perhutanan Sosial, masyarakat mendapatkan hak mengelola lahan hutan atau melakukan kegiatan usaha berbasis lahan hutan dalam lima bentuk. Yakni, hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM,) hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan.

Area yang semula berupa padang alang-alang dan selalu menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini dimanfaatkan masyarakat, antara lain, para mantan penambang. Caranya beragam. Salah satunya menggunakan satu desa untuk satu komoditas atau menggunakan gugus komoditas unggulan, seperti kopi, cokelat, dan lainnya.

Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, sepanjang 2017 KLHK melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) menyalurkan dana Rp 200,56 miliar kepada petani hutan untuk implementasi Program Perhutanan sosial. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan, Rp 180 miliar. Pencapaian komitmen pembiayaan juga berhasil menembus Rp 442,76 miliar atau melebihi target Rp 400 miliar.

Sementara itu, jumlah penerima pinjaman yang disalurkan BLU Pusat P2H terdiri atas 568 kelompok tani hutan rakyat (KTHR). Mereka terdiri atas 9.610 orang yang tersebar pada 10 provinsi, yakni Aceh, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Tenggara.

Jumlah pohon yang penebangannya dapat ditunda dengan adanya program tersebut sebanyak 2.064.323 pohon. Jenis pohon-pohon tersebut di antaranya jati (Tectona grandis), sengon (Albizia falcataria), mahoni (Swietenia mahagoni), dan Gmelina arborea. 

Sudah 30 kabupaten di Pulau Jawa, kemudian juga di Sumut, Sulsel, Riau, Jambi, Sulteng, dan Kalimantan Timur. Sampai saat ini, usulan dari luar Jawa terus masuk dan dalam proses. Pada 2018 jangkauannya diperluas.

(bj/*/zak/bet/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia