Rabu, 26 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Regulasi Cukai Belum Berpihak Petani Tembakau

17 Maret 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SENTRA TEMBAKAU: Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto ketika berkunjung ke pabrik rokok di Lamongan, kemarin.

SENTRA TEMBAKAU: Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto ketika berkunjung ke pabrik rokok di Lamongan, kemarin. (RIKA RATMAWATI/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

LAMONGAN - Regulasi cukai rokok belum menguntungkan petani tembakau. Hibah dari dana bahi hasil cukai rokok semakin tahun berkurang. Sehingga, petani tidak diuntungkan dengan adanya cukai tersebut.

Mudi salah satu petani tembakau Kecamatan Modo mengatakan, petani sebenarnya mendapatkan subsidi dari hasil cukai. Pada 2017 alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mencapai Rp 12 miliar. Sementara 2018 hanya Rp 4,9 miliar.

Penurunan DBHCHT itu karena regulasi yang tidak pasti. Padahal, produksi tembakau tahun lalu tumbuh. Sehingga petani berharap hibah bantuan alat pertanian juga bertambah. ”Kita sudah menaikkan produksi, seharusnya pemerintah melihat itu,” keluhnya.

Jika petani tembakau mogok, kata Mudi, berpengaruh pada penerimaan negara. Dia mengklaim, regulasi mengenai cukai rokok ini membuat dilema. Sebenarnya regulasi cukai tidak begitu menguntungkan bagi petani.

Karena kalau cukai naik sementara harga tembakau turun juga merugikan petani. Dia tidak mengetahui perhitungan pusat bagaimana mengenai DBHCHT. Dia menilai ada skala prioritas yang diutamakan oleh pemerintah.

Sehingga pemerintah harus memperhatikan antara petani juga pabrik rokok. Supaya semuanya bisa menikmati hasilnya. Apalagi dengan pemanfaatan 50 persen DBHCHT untuk penunjang JKN. Sudah seharusnya pemerintah memiliki kebijakan memihak semua.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika di Lamongan kemarin (16/3) mengatakan, pemerintah bersepakat tidak menaikkan cukai rokok. Sehingga, ada pembeda antara sigaret keretek tangan (SKT) dan sigaret keretek mesin (SKM).

Keputusan tersebut sudah berlaku, pastinya ada pembeda antara keduanya. Rasionalisasi dan pembedaan terhadap SKT dan SKM menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada SKT. Termasuk untuk petani tembakau. Pemerintah berusaha agar sistem regulasi ini akan berpihak kepada semua.

“Jangan khawatir karena perusahaan tetap akan berjalan untuk pola berkelanjutan pekerjanya. Begitu pula petani,” jelasnya.

(bj/rka/rij/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia