Kamis, 14 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

15.477 Kartu Tani belum Tersalurkan

16 Maret 2019, 18: 15: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

BELUM MENGERTI: Para petani di Lamongan masih banyak yang belum menerima Kartu Tani. Padahal kartu itu akan dipakai untuk menebus pupuk subsidi.

BELUM MENGERTI: Para petani di Lamongan masih banyak yang belum menerima Kartu Tani. Padahal kartu itu akan dipakai untuk menebus pupuk subsidi. (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

KOTA - Penyaluran kartu tani di Lamongan seret. Sehingga belum semua petani mengetahui adanya kartu tersebut. Padahal seluruh petani wajib memiliki Kartu Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi nantinya.

Seorang petani asal Kedungpring, Kasnawi mengaku belum mengetahui fungsi Kartu Tani tersebut. ‘’Pengguna kartu tersebut nantinya siapa? Apakah penyewa bisa memanfaatkan kartu tersebut? karena tidak semua petani gabung dengan kelompok tani di desanya,’’ ujarnya kemarin (15/3).

Kabid Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lamongan, Hartiwi Sistri Utami mengatakan, pihaknya sudah mensosialisasikan ke petani. Kartu tani ini bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan penggarap, serta bukan pemilik lahan tapi penggarap (penyewa). ‘’Sementara, pemilik lahan bukan penggarap tidak diperbolehkan memanfaatkan kartu tersebut,’’ ujarnya.

Menurut dia, target penyaluran kartu tani sepenuhnya antara pusat dan pihak bank. Pihaknya hanya menerima laporan sesuai dengan realisasi di lapangan. Targetnya 144.808 petani, realisasinya 128.899 kartu. Ada selisih 15.477 kartu belum didistribusikan. Alasannya, masih dilakukan kroscheck data antara kelompok tani dan pihak bank.

Menurut Hartiwi, pihaknya hanya memberikan data jumlah kelompok tani. Sementara distribusi langsung pihak bank. Sehingga pihaknya mengikuti target pusat. Namun, pihaknya berharap distribusi atau penyaluran ini segera rampung. Supaya pemanfaatan pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran.

Tiwi menuturkan, selama ini distribusi pupuk bersubsidi terlalu terbuka. Akibatnya bantuan pemerintah tersebut kerap disalah gunakan. Sehingga dengan adanya kartu tani ini, petani harus tergabung dalam poktan agar kemudian jatah pupuk disesuaikan dengan luas lahan yang dilaporkan poktan. Jika kurang, mereka bisa beli pupuk nonsubsidi. “Karena kuota pupuk ini dibagi seluruh Indonesia, sehingga tidak semua disubsidi,” tuturnya.

Sisa kartu tani yang belum tersalurkan, lanjut Tiwi, paling banyak kecamatan Glagah, ada 4.221 kartu tani belum disalurkan. Selanjutnya kecamatan Babat, ’’Ada kemungkinan datanya baru diterima pihak penyalur,’’ tukasnya.

(bj/rka/yan/jar/min/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia