Senin, 20 May 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Duga Korupsi Dana Desa, Kades Mojoagung Dituntut 1,5 Tahun

13 Maret 2019, 18: 45: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

HADAPI TUNTUTAN: Terdakwa kasus korupsi DD dan ADD kades nonaktif Desa Mojoagung Siti Ngatina bersama suaminya Haji Makmur dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor Surabaya.

HADAPI TUNTUTAN: Terdakwa kasus korupsi DD dan ADD kades nonaktif Desa Mojoagung Siti Ngatina bersama suaminya Haji Makmur dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor Surabaya. (Istimewa)

TUBAN – Kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017 dengan terdakwa kades nonaktif Desa Mojoagung, Kecamatan Soko Siti Ngatinah bersama suaminya Haji Makmur memasuki babak baru.

Senin (11/3) malam, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut pasangan suami-istri (pasutri) ini dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Keduanya juga diminta membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban Radityo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Radit, sapaan akrabnya Radityo kepada Jawa Pos Radar Tuban mengatakan, meski berkas perkara kedua terdakwa terpisah, namun tuntutannya sama.

Dalam tuntutannya, kedua terdakwa dinyatakan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU. Yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tuban Kusbiyantoro menegaskan, ada beberapa faktor yang meringankan tuntutan kedua terdakwa. Antara lain, kerugian negara sebesar Rp 202 juta pada kasus korupsi ini telah dikembalikan.

Alasan lain, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, tidak pernah dihukum, dan faktor kemanusian karena kedua terdakwa memiliki tanggungan keluarga sekaligus masih memiliki dua anak kembar kecil yang baru berusia empat tahun. ‘’Jadi, secara kemanusiaan (tuntutan satu tahun enam bulan, Red) sudah memenuhi rasa keadilan,’’ tuturnya.

Kedua terdakwa sudah menjalani hukuman sejak 4 September 2018. Artinya, hingga saat ini kedua terdakwa telah menjalani hukuman kurang lebih sekitar tujuh bulan. Jika vonis yang diterima majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sesuai dengan tuntutan JPU dan setelah dipotong remisi atau pengurangan hukuman, maka kedua terdakwa hanya menjalani sisa hukuman yang tinggal hitungan bulan.

Sekadar diketahui, dana DD dan ADD yang dikorupsi Siti Ngatinah bersama suaminya adalah proyek pavingisasi jalan lingkungan pada 2016. Proyek yang saat itu baru berjalan separo menyusul anggaran yang sudah habis, dilanjutkan sendiri hingga tuntas tanpa melalui proses penganggaran ulang.

Untuk mengganti uang kelanjutan dari proyek tersebut baru dianggarkan pada tahun berikutnya. Saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2017, kelanjutan anggaran proyek pembangunan jalan lingkungan sekitar Rp 905 juta. Rinciannya, sekitar Rp 790 bersumber dari DD dan Rp 115 dari ADD.

(bj/tok/ds/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia