Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon-featured
Blora

Warga Cepu Merasa Dibohongi Pemkab Blora

12 Maret 2019, 11: 50: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

MENUNTUT: Warga Wonorejo dan sekitarnya saat turun jalan, dari anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua, bersama memperjuangkan hak tanah mereka.

MENUNTUT: Warga Wonorejo dan sekitarnya saat turun jalan, dari anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua, bersama memperjuangkan hak tanah mereka. (M. MAHFUDZ MUNTAHA/JAWA POS RADAR BLORA)

Share this      

CEPU - Warga kelurahan di tiga kelurahan di Cepu melakukan aksi turun jalan, kemarin (11/3). Mereka berasal dari lingkungan Wonorejo, Tegalrejo, Kelurahan Cepu. Jatirejo, Kelurahan Karangboyo; dan Sarirejo, Kelurahan Balun.

Warga memenuhi jalan nasional di pertigaan Jalan Bypass Cepu. Dalam aksi itu warga yang bekerja sama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blora bergantian melakukan orasi untuk menuntut hak milik tanah.

Salah satu tuntutan warganya meminta Bupati Blora membuat surat keputusan atas pengembalian tanah menjadi hak milik warga Wonorejo dan sekitarnya.

Dengan melepaskan status pakai Pemkab Blora atas tanah seluas 8,3 hektare dengan 800 KK tersebut.

Dengan tertutupnya akses jalan nasional itu, terpaksa aparat kepolisian melakukan pengalihan lalu lintas.

Ketu Forum Komunikasi Masyarakat Kawasan Wonorejo Harpono mengatakan, aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak atas tanah milik mereka yang ditinggali sudah puluhan tahun.

“Kami sudah menempati tanah ini secara turun temurun dan lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 50 sampai 60 tahun,” jelasnya.

Selama ini warga di 3 kelurahan ini memiliki bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 20 tahun terakhir.

Jadi merujuk pada pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tetang pendaftaran tanah yang menegaskan seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

Tapi sayangnya, menurutnya, selama ini saat warga akan melakukan pengurusan atas SHM selalu ditolak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dengan alasan tanah tersebut sebgai hak milik Pemkab Blora,” ujarnya.

Penjelasan dari BPN, sudah ada proses tukar guling antara Pemkab Blora dan Perhutani pada 1994. Kemudian pada 1999 keluarlah surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan pelepasan kawasan tanah hutan Wonorejo.

Meski begitu, warga tetap tidak bisa mengurus SHM tanah yang mereka tempati. Yang menjadikan warga geram adalah pada momen politik warga selalu dimanfaatkan untuk mendulang suara bagi mereka.

Seperti caleg bahkan bupati saat ini sempat menjanjikan pembebasan tanah Wonorejo kepada warga.

“Bupati Blora saat ini juga harus ingat di mana janji bapak kepada kami akan membantu SHM atas tempat tinggal kami,” tuntutnya.

Untuk penyelesaian tanah ini, warga juga sudah berkali-kali melakukan mediasi dengan Bupati Blora dan DPRD Blora, yakni pada 2011 lalu.

Tapi lagi-lagi warga masih diberi harapan palsu atas kepastiannya. Dan warga mencoba menunggu hingga 8 tahun terakhir sejak pertemuan tesebut.

Tapi alangkah terkejutnya warga Wonorejo bahwa tanah yang selama ini telah mereka perjuangkan untuk warga malah menjadi hak pakai milik Pemkab Blora sejak 2013. Padahal warga menunggu sejak 2011 dan dijanjikan oleh Bupati Blora kala itu. “Kami merasa sangat-sangat dibohongi dan kesabaran kami sudah habis,” ujarnya.

Setelah aksi ini, pihaknya memberikan waktu kepada bupati agar bisa menyelesaikan permasalahan SHM. Kalau tidak warga mengancam akan melakukan aksi ke kantor Bupati Blora jika tidak tembus akan melakukan aksi ke presiden.

(bj/fud/aam/min/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia