Selasa, 25 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Diberi Talih Asih, Setelah Panen Tak Bisa Garap Lahan KLHK

11 Maret 2019, 09: 00: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Kilang Minyak

Kilang Minyak (Canggih Putranto/Jawa Pos Radar Tuban)

Share this      

TUBAN – Teknis pencairan kompensasi warga penggarap 328 hektare (ha) lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di lokasi kilang New Grass Root Refinery (NGRR) meninggalkan bom waktu. 

Dalam penjelasan teknis Pertamina dan Kementerian LHK di kantor Kecamatan Jenu kemarin (10/3), kedua lembaga tersebut tak menjabarkan penghitungan uang yang diterima masing-masing penggarap. Terkesan, 776 petani penggarap diminta pasrah menerima berapa pun yang diberikan Pertamina yang ditransfer melalui salah satu bank pelat merah yang ditunjuk. 

Potensi masalah jika dalam pencairan ditemukan nominal yang tidak sesuai tersebut disampaikan Bajuri, salah satu penggarap lahan KLHK di Desa Wadung, kecamatan Jenu. Dia mengatakan banyak potensi masalah yang sebenarnya ingin disampaikan warga, namun tidak tersalurkan. ''Acara sosialisasi tali asih tadi hanya sepihak, tidak ada kesempatan warga untuk bertanya. Kami hanya bisa nggrundel (menggerutu, Red) tanpa solusi'' kata Bajuri.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Mulyo Desa Wadung ini mengungkapkan, hingga kini dia bersama seluruh petani penggarap lahan KLHK belum tahu berapa nominal uang yang akan diterima. Semua petani hanya bisa memperkirakan kisaran berdasarkan luas lahan yang digarap. ‘’Kami harap Pertamina tidak menyakiti hati petani,’’ tutur pria yang juga anggota Banser itu.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Biro Umum Sekjen KLHK Samidi hanya menjawab normatif. Seluruh tali asih yang diterima sesuai dengan luasan lahan yang digarap. 

Dia mengatakan, 776 penggarap lahan yang akan menerima tali asih merupakan data dari kepala desa. Tidak dijelaskan bagaimana data tersebut bisa dianggap valid. Mengingat banyak lahan yang mulai digarap oleh pihak lain pasca penggarap yang pertama meninggal atau alih pekerjaan. 

Ketika ditanya awak media, Samidi mengaku tidak tahu berapa total uang yang digelontorkan untuk tali asih. Lagi-lagi, Samidi hanya menjelaskan tali asih digelontorkan Rp 20 juta per hektare. Ketika dikonfirmasi terkait uang tali asih yang dicairkan melalui salah satu bank pelat merah, apakah ada potongan atau penggarap menerima utuh? Samidi tak menjawab jelas, ‘’Ini tali asih bukan ganti rugi, karena lahan milik negara,’’ tuturnya.

Project Coordinator Kilang NGRR Kadek Ambara Jaya kepada seluruh petani penggarap lahan KLHK mengatakan, jika uang sudah diterima melalui masing-masing rekening, penggarap wajib segera mengosongkan lahannya. Penggarap yang hendak panen, hanya diberi tenggang waktu hingga panen usai. ‘’Ini kita buat perjanjian ya, kalau uang sudah masuk ke rekening, berarti lahan jangan digarap lagi. Untuk yang mau panen diberi kesempatan hingga panen selesai,’’ tegas Kadek.

 ‘’Lalu bagaimana penggarap yang baru musim tanam?’’ celetuk salah satu petani yang hadir pada pertemuan itu. Menanggapi pertanyaan tersebut, tim Pertamina dan Kementerian KLHK kebingungan menjawab. Sebab, nyaris tidak mungkin penggarap diberi waktu tiga atau empat bulan menunggu panen untuk pengosongan lahan tersebut. ‘’Nanti kita diskusikan lebih lanjut,’’ tegas Kadek yang belum punya jawaban terkait nasib beberapa petani yang baru memulai tanam.

Ketika dikonfirmasi ulang Jawa Pos Radar Tuban terkait nasib petani yang baru memulai tanam, Kadek tampak kebingungan. Jawaban yang sama ketika Pertamina dikonfirmasi terkait berapa luas lahan yang digarap warga yang sudah mulai tanam. Bisa jadi, tim kilang NGRR belum mempunyai solusi pasti terkait ganti kerugian para petani. Padahal, pencairan tali asih diumumkan kepada seluruh petani dan di-deadline paling lambat pekan depan. ‘’Untuk itu nanti didiskusikan,’’ tutur Kadek singkat.

Terkait total nominal yang digelontorkan untuk penggarap lahan KLHK, Kadek juga berkelit tak memberi jawaban pasti. Kadek hanya menjelaskan, per satu hektare Pertamina menyediakan ganti rugi sebesar Rp 20 juta. Terkait total nominal yang akan dibayarkan, Kadek melempar pertanyaan tersebut dengan meminta awak media konfirmasi ke Kementerian LHK. ‘’Ke KLHK saja yang tahu persis berapa angka yang dikeluarkan, kami hanya membayar,’’ terang dia. 

Padahal, pada wawancara sebelumnya Samidi mengaku nominal pembayaran uang tali asih hanya Pertamina yang tahu. Kedua pihak tersebut terkesan saling lempar tanggung jawab. Begitu pula ketika Kementerian KLHK dikonfirmasi terkait pengosongan lahan yang mulai dieksekusi pasca pencairan tali asih pekan depan. Lantas hendak dimanfaatkan untuk apa pasca lahan KLHK kosong? Samidi mengatakan, jawaban tersebut merupakan ranah pertamina.

(bj/yud/ds/yan/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia