Minggu, 26 May 2019
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

75 WNA Gunakan Surat Izin Terbatas

09 Maret 2019, 11: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

TIDAK ADA WNA: Perekaman E-KTP yang dilakukan petugas Disdukcapil Lamongan.

TIDAK ADA WNA: Perekaman E-KTP yang dilakukan petugas Disdukcapil Lamongan. (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

KOTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lamongan memastikan tidak menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) bagi warga negara asing (WNA). Berdasarkan data disdukcapil, saat ini ada 75 WNA yang mengantongi kartu izin tinggal terbatas (kitas).  

“Memang ada WNA di Lamongan, rerata karena urusan pekerjaan,” ujar Kepala Disdukcapil Lamongan, Sugeng Widodo.

Menurut dia, seluruh WNA tersebut sudah mengantongi kitas. Identitas sementara tersebut diterbitkan kantor keimigrasian. Disdukcapil tidak pernah menerbitkan administrasi kependudukan berbentuk E-KTP bagi mereka.

Sugeng menuturkan, jelang pemilu, seluruh administrasi kependudukan disaring oleh pusat. Banyak ditemukan data ganda dan ternyata merupakan WNA. Namun, dia memastikan Lamongan masih aman. Pihaknya belum pernah mengeluarkan administrasi kependudukan bagi warga asing.

Selama ini, WNA mengantongi kitas dan kartu izin tinggal tetap (kitap). Sehingga secara administrasi mereka masih aman.

Sugeng menambahkan, pekerja asing di Lamongan rerata hanya tinggal sementara. Mereka sudah mengantongi izin tinggal dari kantor imigrasi. Apabila ada WNA yang menyalahi aturan atau longstay, maka hanya petugas imigrasi yang bisa melakukan tindakan. ‘Kita hanya mendapat laporan, tapi tidak berani menindak,” katanya.

Menurut Sugeng, administrasi kependudukan sekarang lebih aman karena ada sistem satu data, sinkron dengan kemendagri. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa menggandakan identitasnya. Hal itu berlaku untuk seluruh warga Indonesia dan WNA.

Meski WNA, ketika ingin mengantongi administrasi kependudukan di Indonesia misalnya Lamongan, maka mereka harus membawa surat pindah dan berkas lain sebelum dilakukan perekaman. “Kalau dulu pembuatan KTP mudah, tidak ada perekaman dan menyatukan data dengan pusat,” ujarnya.

Sugeng juga memastikan bahwa seluruh E-KTP yang dicetak tidak mungkin ganda. Jika masih ditemukan, maka otomatis pencetakan tidak bisa dilakukan karena by sistem.

(bj/rka/yan/jar/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia