Kamis, 14 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Gagal Bayar Proyek Belum Tuntas

Penggeseran Anggaran Tidak Mudah

27 Februari 2019, 09: 15: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

ilustrasi

ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Pembayaran sejumlah proyek 2018 gagal bayar hingga kini masih belum tuntas. Masih banyak rekanan belum menerima pembayaran. Saat ini, masa perpanjangan 50 hari kontraktor menyelesaikan proyek sudah selesai. Pemkab disarankan blacklist terhadap rekanan belum menuntaskan pengerjaan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi membenarkan hal tersebut. Pihaknya hanya menunggu pengajuan pencairan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Memang masih banyak yang belum,” kata Ibnu saat dihubungi kemarin (26/2).

Ketua Komisi D DPRD Muhammad Fauzan menuturkan, masalah gagal bayar itu dipastikan diselesaikan. Namun, membutuhkan waktu untuk menyelesaikan semuanya. “Itu tetap terbayar. Hanya perlu waktu saja,” jelas Fauzan.

Awalnya, pemkab akan menyelesaikan masalah gagal bayar itu pada pertengahan bulan ini. Namun, hingga penghujung bulan juga belum tuntas. Hal itu karena proses pembayaran yang menggunakan skema pergeseran anggaran tidaklah mudah.

“Saat ini masih berlangsung prosesnya,” jelasnya.

Fauzan menjelaskan, proses pergeseran anggaran memang tidak mudah. Pemkab harus mencari item proyek yang sama dengan yang akan dibayar. Jika tidak menemukan yang cocok, pergeseran tidak bisa dilakukan. “Ya kita tunggu saja,” jelasnya.

Dia meminta rekanan tidak perlu khawatir dengan hal itu. Mereka akan tetap dibayar. Jika tidak bisa dibayar di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk, mereka akan dibayar di APBD Perubahan. Namun, pembayaran di APBD Perubahan akan menyulitkan rekanan. Sebab, mereka tidak bisa berbuat banyak tahun ini.

“Yang pasti mereka akan tetap dibayar,” tuturnya.

Fauzan menuturkan, rekanan juga harus menyelesaikan tugasnya. Jangan sampai mereka hanya menyelesaikan tugas asal-asalan. Karena itu, dia meminta pemkab agar menilai proyeknya. “Mana yang dikerjakan dengan baik dan yang asal-asalan,” jelasnya.

Selain itu, rekanan yang tidak menyelesaikan pengerjaan dengan baik bisa di-blaclist. Sebab, saat ini sudah habis masa perpanjangannya. Yakni 50 hari sejak kontrak berakhir pada akhir tahun lalu.

Gagal bayar proyek itu ada di dua OPD. Yakni dinas perumahan dan kawasan permukiman (DPKP) cipta karya dan dinas pekerjaan umum (DPU) bina marga.

(bj/zim/rij/ai/min/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia