Rabu, 26 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

PN Tuban Siap Wujudkan WBK dan WBBM

20 Februari 2019, 17: 06: 51 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

DUKUNGAN PENUH: Bupati Fathul Huda bersama seluruh jajaran forkopimda dan lembaga/instansi terkait di lingkup Pemkab Tuban pose bersama usai penandatanganan piagam pencanangan zona integritas.

DUKUNGAN PENUH: Bupati Fathul Huda bersama seluruh jajaran forkopimda dan lembaga/instansi terkait di lingkup Pemkab Tuban pose bersama usai penandatanganan piagam pencanangan zona integritas. (Ahmad Atho'illah/Jawa Pos Radar Tuban)

Share this      

TUBAN – Upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terus dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Tuban. Kemarin (19/2), dalam rangka mewujudkan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan pengadilan setempat, digelar kegiatan pencanangan dan penandatanganan bersama piagam pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan PN Tuban.

Bertempat di ruang sidang utama, kegiatan yang dihadiri dan disaksikan langsung Bupati Tuban Fathul Huda itu diawali dengan penayangan pembacaan ikrar bersama ZI yang dipimpin Ketua PN Tuban Darius Naftali, SH. MH. melalui saluran video. Pembacaan ikrar tersebut berlangsung Senin (18/2).

Hadir pada kegiatan tersebut seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di lingkup Pemkab Tuban. Meliputi, ketua DPRD, kajari, ketua Pengadilan Agama, kapolres, dan dandim 0811 Tuban. Juga seluruh perwakilan lembaga/instansi terkait, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di Bumi Wali.

PN TUBAN MENUJU WBK-WBBM: Ketua PN Tuban Darius Naftali, SH. MH. disaksikan Bupati Tuban Fathul Huda menandatangani piagam pencanangan zona integritas.

PN TUBAN MENUJU WBK-WBBM: Ketua PN Tuban Darius Naftali, SH. MH. disaksikan Bupati Tuban Fathul Huda menandatangani piagam pencanangan zona integritas. (Ahmad Atho'illah/Jawa Pos Radar Tuban)

Ketua PN Tuban Darius Naftali, SH. MH. mengatakan, pencanangan ZI merupakan bentuk komitmen mewujudkan pelaksanaan lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan melayani dengan sepenuh hati. ‘’Kegiatan yang dilaksanakan hari ini (pencanangan zona integritas, Red) sejalan dengan Nawa Cita pemerintah pada poin keempat tentang reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya,’’ tuturnya.

Selain itu, lanjut Darius, pencanangan ZI juga bagian dari amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang terdiri dari tiga target pencapaian sasaran hasil utama. Yakni, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan pelayanan publik. ‘’ZI ini merupakan komitmen (PN Tuban, Red) dalam mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,’’ tegas dia.

Sebagiaman diketahui, pelayanan publik PN Tuban meraih nilai akreditasi dengan predikat A Excellent pada 2017. Dan, pada 2018 lalu, predikat A Excellent tersebut kembali berhasil dipertahankan pengadilan setempat. 

Adapun inovasi program yang diterapkan PN Tuban, meliputi, website PN Tuban, direktori putusan Mahkamah Agung, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), electronic court (E-Court) atau mendaftarkan gugatan secara online, pelayanan permohonan one day service, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Selain inovasi program, PN Tuban juga berhasil meraih sejumlah penghargaan mulai dari tingkat regional hingga nasional. Terbaru, peringkat terbaik nasional implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2018 kategori Pengadilan Negeri Kelas I B dengan jumlah Perkara 1.000 – 2.000 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Bupati Fathul Huda mengapresiasi pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM di PN Tuban. Dikatakan dia, pencanangan ZI diharapkan berdampak positif pada peningkatan kinerja PN Tuban. ‘’Kami sangat mengapresiasi upaya (ZI, Red) PN Tuban. Semoga ke depan semakin baik, inovatif, dan cepat dalam memberikan pelayanan,’’ kata dia. Bupati juga menyampaikan, pencanangan ZI merupakan bentuk keseriusan PN Tuban dalam menjunjung tinggi integritas atau nilai kejujuran, kebenaran, serta bebas dari korupsi, pungli, dan gratifikasi. ‘’Sehingga bisa terwujud tata kelola peradilan yang bersih dengan pelayanan prima,’’ tandasnya.

(bj/ds/tok/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia