Jumat, 15 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Blora

Belum Tentukan Dasar Hukum Gudang Pasar

23 Januari 2019, 08: 10: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

PROSES: Pembangunan gudang di Pasar Cepu masih terus dicarikan jalan keluar.

PROSES: Pembangunan gudang di Pasar Cepu masih terus dicarikan jalan keluar. (M. Mahfudz Muntaha/Jawa Pos Radar Blora)

Share this      

CEPU - Keberadaan gudang Pasar Induk Cepu masih dalam proses kajian. Meski Selasa (22/1) dilakukan rapat atas pembangunan gudang tanpa izin tersebut. Dinas Perdagangan Koperasi (Dindagkop) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Blora bersama paguyuban pedagangan, badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD), Inspektorat dan Bagian Hukum Sekda Blora, belum menentukan tanah yang digunakan oleh paguyuban itu perjanjian penggunaan sebagai apa. 

Apakah akan menggunakan sistem bangun guna serah atau bangun serah guna. Sebab awal pembangunan gudang ini, paguyuban tidak ada koordinasi dengan BPPKAD sebagai pemilik aset. Tapi ke depannya akan menunggu izin dari bupati keluar dahulu.

Kepala Dindagkop UKM Blora Maskur mengatakan, sejak kesepakatan awal saat sosialisasi proses pembangunan Pasar Induk Cepu 2018 lalu. Pedagang tidak boleh lagi membuat gudang di dalam pasar. Menurut Maskur, juga sesuai dengan perintah bupati. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jika tanah itu bisa dipinjamkan kepada pedagang selama 5 tahun. “Setelah selesai 5 tahun, maka aset itu akan menjadi milik Pemkab Blora,” jelasnya.

Kabid Aset BPPKAD Blora Heru Eko Wiyono mengatakan, gudang yang telanjur dibangun oleh paguyuban pihaknya masih belum bisa menentukan nantinya akan diputuskan peraturannya seperti apa. 

Namun, masalahnya menurut Heru, selama ini untuk menggunakan sistem tersebut hanya bagi lembaga yang berbadan hukum, tidak perseorangan. Dan ternyata untuk paguyuban belum berbadan hukum. Sehingga itu masuk kategori perseorangan. “Oleh sebab itu, kita menunggu izin dari bupati dulu, setelah itu ada baru akan kita bahas setiap item perjanjiannya dengan pedagang,” imbuhnya.

Sementara itu, Prawito, Ketua Paguyuban Pasar Induk Cepu menanggapi hal yang disampaikan oleh Dindagkop UMK dan BPPKAD. Dia mengatakan, pihaknya hanya berharap agar pedagang bisa segera menyelesaikan pembangunan dan pedagang bisa segera menempati gudang tersebut. 

“Paling penting bisa segera mungkin menempati itu,” imbuhnya.

(bj/fud/aam/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia