Minggu, 24 Mar 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal

Wiwik Mengaku Kembalikan Rp 201 Juta ke Rekdes

22 Januari 2019, 17: 58: 04 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Kades Sukosewu

Kades Sukosewu

BOJONEGORO - Tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukosewu 2016-2017, Wiwik Pujiningsih mengaku kepada jaksa penuntut telah mengembalikan uang senilai Rp 201 juta ke rekening desa (rekdes). Hanya, jaksa penuntut menilai pengembalian uang itu masih sebatas pengakuan tersangka.

“Mungkin bisa langsung dicek ke pemerintah desanya,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan Senin (21/1).

Dia mengatakan, pengembalian uang itu masih sebatas pengakuan tersangka. Meski begitu, jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut sekitar Rp 550 juta. “Sebagian besar anggaran yang diselewengkan bersumber dari dana desa (DD),” jelas dia.

Setidaknya, tiga item yang diselewengkan oleh tersangka menjabat kepala desa (kades). Di antaranya Rp 121 juta selisih upah kerja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selisih perhitungan pekerjaan fisik senilai Rp 409 juta. Dan honor tim pelaksana kegiatan senilai Rp 19,8 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Saat ini, tim jaksa penuntut menyelesaikan rencana dakwaan (rendak). Tim terdiri tiga jaksa, yakni Dekry Wahyudi, Boedi Endah Soerjani, dan Nuraini Priahatin. Tersangka kini ditahan dan dititipkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro sejak 14 Januari lalu. “Dakwaan masih dalam proses pembuatan,” ujarnya.

Camat Sukosewu Moch Yasir menerangkan bahwa pelayanan di Desa Sukosewu, masih berlangsung normal. Saat ini, posisi Wiwik Pujiningsih digantikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Sukosewu sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kades Sukosewu. 

“Pelayanan normal, tidak ada masalah,” ujarnya. 

Namun, terkait klaim pengembalian dana senilai Rp 201 juta ke rekdes, dia tak bisa berkomentar. “Saya tidak tahu kalau itu, Plt pun tidak bisa mengecek rekdes. Kecuali Pj (penjabat) baru bisa mengeceknya,” jelasnya. 

Jabatan kades pun masih menempel pada tersangka. Sebab, camat pun masih menunggu perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. “Wewenang untuk memberhentikan sementara nantinya juga bupati,” pungkasnya. 

(bj/gas/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia