Jumat, 18 Jan 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Sepuluh Parpol Nihil Sumbangan Dana Kampanye 

05 Januari 2019, 08: 30: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Ilustrasi

Ilustrasi (unsplash.com/artist)

BOJONEGORO – Tak semua partai politik (parpol) yang ikut dalam kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menerima sumbangan dana kampanye. Sebab, tahap kedua laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro hanya enam parpol yang menerima sumbangan dana kampanye. Jadi, sepuluh parpol dinyatakan nihil. 

Sepuluh partai yang tak ada sumbangan dana kampanye, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut data rekapitulasi LPSDK KPU Bojonegoro, total LPSDK enam parpol sebanyak Rp 615,185 juta. Tertinggi dari Partai Perindo Rp 423,185 juta. Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 62,5 juta, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat masing-masing Rp 50 juta. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rp 9,5 juta. Sedangkan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar Rp 20 juta.

Selain itu, dana LPSDK tim kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar Rp 5 juta. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga tidak ada.

Ketua KPUK Bojonegoro M. Abdim Munib menyatakan,  setiap peserta pemilu wajib menyampaikan LPSDK yang berasal dari perseorangan, badan usaha, dan kelompok. 

“Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti sumbangan,” jelasnya. 

Munib menjelaskan, meskipun peserta pemilu belum memperoleh sumbangan tetap wajib melaporkan LPSDK.  walaupun belum ada penerimaan sumbangan kepada peserta pemilu tidak menjadi masalah. 

Munib menjelaskan, audit itu proses akhir dari tahapan pelaporan dana kampanye yang dilaksanakan oleh kantor akuntan publik (KAP),  KPU hanya sebagai pelaksana dalam penerimaan dokumen pelaporan dana kampanye. (cs/)

(bj/*/aam/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia