Senin, 16 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Wow, Silpa Rp 2,3 Triliun Segera Diaudit

27 Desember 2018, 09: 50: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Silpa

Silpa (unsplash.com/rawpixel)

Share this      

BOJONEGORO - Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 2,3 triliun yang kini ada di kas daerah (kasda) segera diaudit. Rencananya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pada minggu ketiga Januari mendatang.

‘’Minggu ketiga Januari BPK akan audit. Setelah itu, baru bisa digunakan,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (26/12).

Ibnu menjelaskan, audit untuk memastikan silpa tersebut benar-benar bisa digunakan atau tidak. Jika BPK sudah memastikan bisa digunakan, anggaran itu akan dimasukkan dalam pendapatan daerah tahun depan. 

Hanya, menurut Ibnu, penggunaan silpa tersebut tetap baru bisa digunakan pada APBD Perubahan. Sebab, saat ini APBD induk sudah selesai dibahas. Kini APBD induk 2019 hanya tinggal evaluasi gubernur. ‘’Setelah itu akan diberikan nomor dan disahkan perda,’’ ucap Ibnu.

Menurut dia, anggaran sebesar itu saat ini sama sekali tidak bisa digunakan. Sebab, belum ada dasar hukumnya. Setelah diaudit, pemkab dan DPRD harus melakukan pembahasan untuk P-APBD mendatang. ‘’Ya perkiraan September,’’ ujar dia.

Tahun depan sekitar Agustus mendatang, sudah ada pelantikan anggota DPRD periode selanjutnya. Sebab, April 2019 dilakukan pemilihan umum (pemilu). Kemungkinan besar pembahasan P-APBD akan dipercepat.   

Saat ini, dana tersebut ada di rekening kasda. Jumlahnya mencapai Rp 2,3 triliun. Jumlah sebesar itu adalah akulumasi dari silpa dan transfer dana bagi hasil (DBH) migas. ‘’Dana itu belum bisa digunakan,’’ terangnya.

Tahun depan APBD mencapai Rp 4,6 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 1 triliun dibanding APBD tahun ini mencapai Rp 3,7 triliun.

Sekretaris Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, besarnya APBD tahun depan harus diserap dengan maksimal. Jangan sampai besarnya anggaran itu malah membuat silpa lebih tinggi. ‘’Kami harap serapannya bisa lebih maksimal,’’ ujar dia.

Lasuri mengatakan, tingginya silpa memang disebabkan adanya transfer DBH. Selain itu juga ada dana kurang bayar pada 2017 lalu yang baru dibayarkan tahun ini. Yakni sebesar Rp 170 miliar itu.

(bj/zim/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia