Rabu, 14 Nov 2018
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Gedung Baru DPRD Dinilai Bukan Program Prioritas

Jumat, 09 Nov 2018 09:30 | editor : Ebiet A. Mubarok

Gedung DPRD

Gedung DPRD (M. Nurcholish/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO - Rencana pembangunan gedung DPRD Bojonegoro direspons beragam. Bahkan, ada yang tidak setuju dengan alasan ada program prioritas harus dijalankan pemerintah. Sehingga, rencana pembangunan tahun depan dinilai pemborosan. 

Direktur Institute Development of Society (IDFoS) Joko Hadi Purnomo mengatakan, kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas berdampak pada naiknya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro. APBD diproyeksikan Rp 4,6 triliun. Tentu mengalami peningkatan sebesar Rp 1,03 triliun dari tahun sebelumnya. 

Adanya kenaikan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) pun berubah untuk penyesuaian. Namun, menurut dia, dalam penyesuaian itu salah satu alokasi anggaran ditambahkan untuk pembangunan gedung DPRD. Bahkan, pagu anggaran sekitar Rp 75 miliar. 

“Tentu ini pemborosan. Sebab, tidak menyentuh problem-problem utama Pemkab Bojonegoro,” kata Joko kemarin (8/11). 

Padahal, kata dia, dengan anggaran sebesar itu bisa mengatasi problem-problem utama dialami Bojonegoro. Mengacu visi misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) misalnya, ada lima kelompok masalah terdapat di Bojonegoro. 

Yakni, sumber daya manusia (SDM), sosial, ekonomi, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan tata kelola. Dan dengan membangun gedung DPRD, menurut Joko, masalah-masalah tersebut tetap tidak terselesaikan. 

Alasannya, anggaran Rp 75 miliar, kata dia, bisa mengatasi masalah SDM. Misalnya, dengan memberi beasiswa pada 833 siswa SLTA selama tiga tahun. Per bulan Rp 2,5 juta. Atau, digunakan membangun gedung sekolah sebanyak 500 kelas dengan kualitas bangunan standar (per gedung Rp 150 juta). 

“Rencana tersebut harus dipertimbangkan dan dipikirkan lagi,” ucap pria yang juga dosen tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menegaskan, rencana pembangunan gedung sudah diagendakan sejak tiga tahun lalu. Yakni, pada 2016. Namun, karena ada penurunan DBH, rencana tersebut ditunda. 

Nah, karena 2019 anggaran cukup, rencana itu kembali direalisasikan. Selain itu, rencana pembangunan gedung juga didasari kondisi gedung tidak layak. Atap ruang paripurna banyak yang jebol sehingga saat hujan bocor. 

Dia menilai kondisi itu membahayakan. Bahkan, kata dia, sebulan lalu ada bagian atap sempat ambruk. Dengan memasang pagu sebesar Rp 75 miliar, gedung dewan bakal dibangun empat lantai. 

“Kondisi sudah banyak atap jebol dan bocor. Rencana pembangunan sudah sejak tiga tahun lalu,” ucap politikus Demokrat ini.

(bj/rij/zky/bet/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia