Kamis, 27 Jun 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Bahas DBH Migas, Masukkan Program Prioritas

06 November 2018, 16: 26: 26 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

BAHAS DBH MIGAS: Plt Sekda Yayan Rohman bersama jajaran pemkab bertemu dengan DPRD. Mereka membahas penyesuaian KUA PPAS.

BAHAS DBH MIGAS: Plt Sekda Yayan Rohman bersama jajaran pemkab bertemu dengan DPRD. Mereka membahas penyesuaian KUA PPAS. (M. Nurcholish/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro dan DPRD setempat akhirnya membahas penyesuaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019. Pertemuan kemarin (5/11) itu setelah ada kepastian kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas cukup signifikan.

“Kalau naiknya signifikan memang KUA PPAS harus menyesuaikan,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto di sela pembahasan kemarin (5/11).

Namun, Sukur menyatakan bahwa DPRD dan pemkab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Yaitu, DBH yang bisa diterima pemkab hanya 70 persen dari nilai totalnya. “Jadi memang tidak bisa menerima utuh,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Sukur menjelaskan, jika DBH diterima nilainya tidak signifikan, tentu tidak perlu ada penyesuaian KUA PPAS. Sebaliknya, jika yang diterima ini signifikan, harus melakukan penyesuaian. 

Penyesuaian itu tidak akan berlangsung lama. Sebab, hanya perlu memasukkan sejumlah program prioritas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pemkab setempat. “Saya kira cukup waktunya. Tidak akan lama,” ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi menuturkan, sesuai Permenkeu Nomor 112, DBH migas yang diterima pemkab tetap 70 persen dari nilai total. Jadi, tidak utuh Rp 2,6 triliun. “Kalau 70 persennya tidak sampai Rp 2 triliun,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut dia, pemkab dan DPRD tetap akan melakukan pembahasan ulang KUA PPAS. Sebab, ada kenaikan DBH migas dari awalnya yang disahkan di KUA PPAS sebesar Rp 1,2 triliun. “Kemungkinan ini nanti antara Rp 1,5 triliun sampai Rp 1,7 triliun,” jelasnya.

Jika hanya menerima 70 persen dari DBH, tentu APBD 2019 tidak sampai 4,5 triliun. Namun, tetap di bawah Rp 4 triliun.

Ibnu menjelaskan, secara resmi pemkab masih belum menerima keterangan dari Kemenkeu. Informasi kenaikan itu baru berasal dari pejabat Kemenkeu secara pribadi. Selain itu, berasal dari website Kemenkeu. “Di website Kemenkeu tertulis jelas kok,” jelasnya. 

(bj/zim/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia