Sabtu, 15 Dec 2018
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Tiga Kali Gagal, BPNT Dijanjikan Oktober

Rabu, 01 Aug 2018 07:15 | editor : Fa Fidhi Asnan

ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

KOTA – Pemerintah kembali memberi janji terkait realisasi bantuan pangan nontunai (BPNT). Pengganti bantuan sosial beras untuk warga miskin (bansos rastra) itu dijanjikan akan direalisasikan Oktober mendatang. Itu merupakan janji keempat.

Sebelumnya tiga janji gagal direalisasikan, yakni pada Februari, April, dan Juni lalu. Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, Mas’ud, mengatakan,setelah dilakukan pembahasan akhir, pemerintah pusat memutuskan akan merealisasikan BPNT pada Oktober mendatang.

‘’Saat ini daerah masih mempersiapkan kebutuhan infrastruktur pendukung, dan memastikan jumlah penerima,’’ katanya selasa (31/7). Dia mengakui, rencana penyaluran BPNT sempat gagal direalisasikan hingga tiga kali. Awalnya direncanakan Februari lalu, ternyata tak teralisasi.

Kemudian dijadwalkan kembali April dan gagal lagi. Terakhir dijadwalkan Juni lalu. ‘’Permasalahannya cukup komplek, selain perubahan penerima, kesiapan masing-masing wilayah memang berbeda,’’ ujarnya. Menurut Mas’ud, penyaluran dengan mekanisme nontunai tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Karena beberapa daerah, khususnya di luar pulau, akan kesulitan untuk menerapkannya.

Padahal ketika mekanisme tersebut dilaunching, harapannya seluruh daerah bisa menerapkannya. “Ditunggu sampai seluruh daerah benar-benar siap untuk menerapkan,” terangnya. Dia mengungkapkan, kuota penerima bantuan tidak berubah. Yakni menyesuaikan bansos rastra.

Untuk Lamongan sebanyak 45 Ribu penerima. Namun penerimanya berbeda. Karena tim tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sudah melakukan verifikasi. “Ada beberapa penerima diganti, karena kondisi ekonominya sudah tergolong mampu,”ujarnya. Terkait pendirian e-warung untuk menyaluran BPNT, menurut Mas’ud, tidak ada kategori khusus.

Penerima bantuan bisa mendirikan e-warung dengan cara kerjasama. Supaya bantuan tersebut tidak kembali ke pusat dan terjadi perputaran ekonomi di tingkat desa. Perubahan mekanisme penyaluran tersebut bertujuan untuk menciptakan peluang usaha bagi penerimanya.

Karena itu diputuskan kebutuhan pokoknya beras dan telur, karena bisa diproduksi di tingkat desa. Selain itu, penerima bantuan bisa memilih kualitas bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Sebab bantuan diberikan dalam bentuk uang, yakni Rp 110 Ribu/ bulan. “Untuk pendamping tidak diperbolehkan mendirikan e-warung,” tandasnya

(bj/rka/feb/faa/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia