Jumat, 19 Oct 2018
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Ojol Masih “Liar”

Rabu, 01 Aug 2018 07:00 | editor : Fa Fidhi Asnan

ojek

BUTUH REGULASI : Ojek online (ojol) di Lamongan semakin banyak tapi belum bisa ditertibkan. Karena regulasi belum ada. (Anjar D. Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan)

KOTA – Ojek online (ojol) di Lamongan semakin banyak. Namun statusnya masih ‘liar’. Karena pemkab setempat belum bisa melakukan tindakan apapun akibat belum ada regulasi yang mengaturnya. Termasuk melakukan pendataan dan penarikan retribusi.

‘’Regulasi yang mengatur itu memang belum ada, jadi kita masih kesulitan,’’ kata Kepala Dishub Lamongan, Farikh kepada Jawa Pos Radar Lamongan, selasa (31/7). Dia menjelaskan, regulasi terkait operasional ojol masih digodok di Provinsi Jatim. Seluruh kepala dishub kabupaten/ kota se-Jatim pernah dikumpulkan membahas regulasi tersebut. ‘’Kita masih menunggu regulasinya dari provinsi.

Itu yang akan kita jadikan dasar untuk mengatur angkutan online nantinya,’’ terang Farikh saat dikonfirmasi via ponsel. Menurut dia, sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108 Tahun 2017, tentang penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Namun itu belum bisa diterapkan di daerah.

‘’Jadi permasalahan terkait sulitnya mengatur ojol hampir terjadi di kabupaten/kota se-Jatim,’’ ujarnya. Dia mengaku, upaya untuk mendata operator angkutan online sudah pernah dilakukannya. Namun operator seluruh angkutan online tak memiliki kantor. Itu yang membuat Dishub Lamongan kesulitan untuk melakukan komunikasi.

‘’Upaya itu sudah pernah kita lakukan, tapi dari pihak operator juga belum merespon penuh,’’ tukasnya. Padahal, lanjut dia, gesekan antara angkutan konvensional dan online sering terjadi, meski belum di Lamongan. Salah satunya di Desa/ Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jumat (27/7) lalu.

Ojek pangkalan (opang) menceburkan sejumlah motor ojol ke sungai. Farikh mengatakan, pihaknya juga tak ingin hal seperti itu terjadi di Lamongan. ‘’Itulah kenapa kita harap regulasi terkait ojol ini segera dirampungkan. Sehingga di daerah ada dasar untuk mengatur operasionalnya,’’ pungkasnya. 

(bj/ind/feb/faa/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia