Sabtu, 22 Sep 2018
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Enam Desa Terancam Tak Terima ADD

Senin, 30 Jul 2018 18:43 | editor : Ebiet A. Mubarok

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO – Enam desa yang kepala desanya diberhentikan tampaknya harus segera diisi oleh penjabat (Pj) kades. Sebab, jika tidak dilakukan pengisian, maka desa tidak bisa mencairkan alokasi dana desa (ADD). “Agustus nanti adalah waktunya pencairan ADD tahap dua,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi minggu (29/7).  

Ibnu menjelaskan, pencairan ADD Agustus nanti adalah 25 persen dari total tahun ini. Sebelumnya, pada pencairan pertama besaran yang diterima adalah 50 persen. Yang bisa melakukan pencairan adalah kades. “Jika tidak kepala desa ya tidak bisa cair,” ungkap dia.

Bagaimana dengan enam kades yang dinonaktifkan tersebut? Menurut Ibnu, secara otomatis mereka tidak lagi bisa mencairkannya. Sebab, mereka tidak lagi aktif. “Ya nanti bisa dicairkan Pj kades,” jelasnya.

Menurut Ibnu, pencairan ADD tersebut tidak bisa ditunda. Jika ditunda sampai pelaksanaan pengadilan tata usaha negara (PTUN) selesai, maka desa bisa kekurangan dana. Bahkan, perangkat bisa tidak menerima honor. Sebab, ADD tersebut sebagian digunakan untuk membayar honor perangkat desa.

Proses gugatan di PTUN diperkirakan memakan waktu selama 3 bulan. Jika gugatan dimulai bulan ini, maka Oktober mendatang gugatan baru ada hasilnya. “Jika harus menunggu selama itu ya tidak mungkin,” jelasnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito menuturkan, satu-satunya jalan untuk membatalkan surat keputusan (SK) pemberhentian kades adalah dengan menggugat ke PTUN. Jika gugatan mereka diterima, maka enam kades itu akan menjabat lagi. “Jika tidak akan dijabat seterusnya oleh Pj,” jelasnya.

Apakah akan ada pilkades antarwaktu? Mengenai hal itu Djoko masih belum tahu. Namun, jika masa jabatan kades masih tersisa lebih 1 tahun, maka akan dilaksanakan pilkades pergantian antarwaktu (PAW). “Jika tidak sampai satu tahun masa jabatannya ya tidak perlu pilkades PAW,” jelasnya.

Djoko menegaskan, SK pemberhentian enam kades itu dikeluarkan sesuai dengan prosedur. Pemkab juga sudah memberikan peringatan dan pemanggilan pada enam kades itu. Namun, mereka tetap pada pendirian mereka. Yaitu, tidak mau melantik perangkat desa hasil rekrutmen tahun lalu.

(bj/zim/nas/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia